14 September 2019, 06:00 WIB

Parlemen Ancam Johnson soal Brexit


Melalusa Susthira K | Internasional

Chris J Ratcliffe / POOL / AFP
 Chris J Ratcliffe / POOL / AFP
John Bercow (tengah).

JURU bicara parlemen Inggris John Bercow memperingatkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk tidak melanggar hukum dengan menolak penundaan Brexit.

Parlemen mengesahkan undang-undang awal bulan ini yang bertujuan mencegah Brexit tanpa kesepakatan. Akan tetapi, Johnson bersikeras Inggris masih akan me­ninggalkan UE sesuai jadwal pada 31 Oktober dengan atau tanpa perjanjian penarikan.

Bercow memperingatkan bila sampai pemerintah melewati batas, parlemen tidak akan segan untuk menindaknya. Ia juga mengatakan bahwa tidak mematuhi hukum akan menjadi contoh paling buruk untuk ditetapkan kepada seluruh masyarakat.

“ Jika hal itu menuntut kreativitas prosedural tambahan supaya bisa terjadi, sudah sangat pasti bahwa hal ini akan terjadi, serta keterbatasan dari peraturan yang ada saat ini pun tidak akan berhasil menghentikannya,” ujar Bercow.

Komentarnya muncul setelah Johnson membantah bahwa ia telah berbohong kepada Ratu Elizabeth II ketika meminta penangguhan parlemen selama lima pekan. Johnson meminta kepala negara Inggris untuk membekukan parlemen sejak 9 September hingga 14 Oktober dengan dalih keperluan sebelum menggulirkan agenda legislatif baru. “Sama sekali tidak,” bantah Johnson.

Penangguhan luar biasa panjang yang dikenal sebagai prorogasi tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk menggagalkan oposisi dalam upaya Brexit tanpa kesepakatan pada 31 Oktober yang memicu kegaduhan di seluruh spektrum politik dan tantangan hukum.

Sementara itu, di Brussels, kepala negosiator Brexit Uni Eropa, Michel Barnier, mengatakan tidak ada pertimbangan untuk optimistis tentang tercapainya kesepakatan Brexit sebelum KTT penting pada 17-18 Oktober mendatang.

Melanggar hukum

Sebelumnya, Pengadilan Skotlandia memutuskan bahwa keputusan Johnson untuk membekukan parlemen Inggris melanggar hukum karena menghalangi parlemen. Namun, putusan Pengadilan Skotlandia tersebut tidak memerintahkan untuk membatalkan keputusan Johnson.

Pemerintah telah mengajukan banding atas keputusan tersebut dan kasus ini akan disidangkan di Mahkamah Agung Inggris pekan depan. Sementara itu, parlemen tetap ditangguhkan.

Johnson juga berjanji bahwa Inggris akan siap untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober, terlepas dari kesiapan publik dan usaha di Inggris untuk menghadapi hasil Brexit, terutama karena kericuhan politik yang saat ini masih berlangsung di Inggris.

Operasi Yellowhammer dari pemerintah tersebut dipersiapkan sejak awal bulan lalu guna mengantisipasi kemungkinan terburuk atas keluar­nya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Pada isi dokumen tersebut, pemerintah Inggris mengatakan kemungkinan terjadinya gangguan pada rute lintas Selat Inggris yang akan memengaruhi pasokan obat dan jenis makanan segar tertentu.

Dokumen tersebut juga menyatakan kemungkinan terjadinya demonstrasi dan kontrademokrasi di seluruh Inggris disertai dengan kemungkinan meningkatnya gangguan publik.

“Semua industri yang penting akan siap untuk mengikuti rencana Brexit tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa,” tandas Johnson yang memerintah sejak Juli. (AFP/X-11)

BERITA TERKAIT