13 September 2019, 15:53 WIB

Pemerintah Didorong Percepatan Pengesahan UU PDP


Andhika Prasetyo | Ekonomi

ANTARA
 ANTARA
Operator merespon telepon dari konsumen di pusat layanan pengaduan konsumen BPKN-Kemendag, Jakarta, Senin (27/5).

BADAN Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta DPR RI mempercepat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Percepatan harus dilakukan mengingat saat ini kegiatan bisnis cenderung sudah serba digital.

Baca juga: BPKN Puji Upaya Perlindungan Konsumen Transportasi Daring

"Kita semua tahu bahwa transaksi digital menuntut konsumen memiliki akun. Untuk memiliki akun, mereka harus memberikan nomor telepon atau email. Itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen," ujar anggota BPKN Anna Maria Tri Anggraini melalui keterangan resmi, Jumat (13/9).

Ia mengatakan saat ini masyarakat sudah merasakan efek negatif dari penyalahgunaan data pribadi. Misalnya, seperti penawaran kredit tanpa agunan, asuransi hingga penipuan undian yang masuk ke telepon konsumen baik melalui panggilan maupun pesan singkat.

"Padahal mereka tidak pernah membagikan nomor telepon kepada pihak-pihak tersebut. Masyarakat terganggu dan yang tertipu juga banyak. Itu sudah pasti ada yang membocorkan data konsumen," tegasnya.

Menurut Anna, pembocoran data konsumen bisa saja dilakukan oleh berbagai pihak. Namun untuk pengusutan dan penindakan belum bisa dilakukan karena belum ada payung hukum.

Karena itu BPKN mendorong Kemenkominfo dan DPR RI segera melakukan percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Selain untuk melindungi data pribadi, UU tersebut juga bisa berperan sebagai pencegah kerugian yang terjadi pada konsumen.

Di era kecanggihan teknologi, transaksi antar manusia tidak lagi memiliki batas. Transaksi antar pulau bahkan antar negara bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari.

Namun, ketika terjadi dugaan penipuan atau ketidakcocokan dalam transaksi yang cenderung merugikan konsumen, negara tidak memiliki solusi. (Pra/A-3)

BERITA TERKAIT