13 September 2019, 11:07 WIB

Quo Vadis Revisi UU KPK, Penguatan atau Pelemahan?


Albert Aries, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti | Opini

Dok Pribadi
 Dok Pribadi
Albert Aries, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

PEMBAHASAN revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dalam rapat paripurna DPR, pekan lalu, atas usulan badan legislasi (baleg) telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pegiat antikorupsi pun menantikan bagaimana sikap Presiden Jokowi atas draft RUU KPK, di antaranya KPK sebagai Lembaga Pemerintah, keberadaan Dewan Pengawas, penyadapan harus seizin Dewan Pengawas, Penyelidik diangkat dari Polri, Penyidik diangkat dari Polri, Kejagung dan PPNS, serta kewenangan untuk penghentian penyidikan (SP3).

Sekedar menyegarkan ingatan kita, perjalanan KPK yang dibentuk melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 selama 17 tahun ini sempat mengalami kekosongan pimpinan KPK sehingga menjadi kurang dari tiga orang.

Pada waktu itu, Presiden Jokowi menggunakan hak noodverordeningrecht karena adanya kegentingan yang memaksa tersebut dengan menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2015 untuk mengangkat pimpinan sementara KPK, yang kemudian disahkan DPR menjadi UU No 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU KPK.

Eksistensi KPK sebagai Lembaga negara yang bersifat independen dan "dirancang” untuk bebas dari pengaruh kekuasaan manapun selama ini memang menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, monitoring pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga dari berbagai survei yang dilakukan, KPK masih menjadi salah satu Lembaga paling dipercaya publik. Lalu apakah dengan adanya usulan revisi UU KPK tersebut dapat menguatkan, atau sebaliknya akan melemahkan KPK?

Extraordinary Crime

Terdapat perdebatan hukum yang menarik, yaitu apakah korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), atau hanya kejahatan biasa.

Hal ini mengingat tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas, bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Merupakan suatu fakta umum (notoir feiten), perilaku dan tindak pidana korupsi telah ada sejak dahulu kala, bahkan dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda yang telah merumuskan beberapa delik korupsi, diantaranya dalam Pasal 209-210, 415- 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Perdebatan di atas ternyata belum terjawab dengan lahirnya UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor pada era reformasi.

Bahkan setelah dilakukannya perubahan melalui UU No. 20 Tahun 2001, dalam bagian pertimbangan dan penjelasan hanya disebutkan bahwa korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang “cara” pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Istilah tindak pidana korupsi sebagai “extraordinary crime” justru baru ada di UU KPK, dan kembali disebutkan lagi dalam revisi RUU KPK ini.

Dari beberapa usulan revisi UU KPK, penulis mencatat setidaknya terdapat 3 usulan revisi UU KPK yang memenuhi akal sehat dan rasa keadilan. Pertama mengenai keberadaan Dewan Pengawas KPK yang berdasarkan Pasal 37D diangkat Presiden.

Keberadaan Dewan Pengawas ini merupakan “jalan tengah” untuk mengawasi tugas dan kekuasaan KPK yang begitu luar biasa, semata-mata untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana adagium dari Lord Acton, yang menyatakan, “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.”

Menurut hemat penulis, pertanggungjawaban Dewan Pengawas tersebut idealnya langsung kepada Presiden yang mengangkatnya, guna menghindari potensi konflik kepentingan dan kegaduhan yang tidak perlu.

Kedua, mengenai aturan penyadapan harus dengan izin dewan pengawas, ternyata dalam keadaan mendesak, menurut RUU KPK masih mungkin dilakukan penyadapan sebelum mendapatkan izin.

Secara hukum, penyadapan merupakan upaya paksa (dwang middelen) yang berpotensi melanggar HAM, sebagaimana halnya penangkapan, penahanan dan penyitaan.

Penyadapan yang dilakukan secara sah (Lawful Interception) oleh KPK selama ini merupakan kunci dapat dilakukannya OTT terhadap pemberi dan penerima suap.

Namun, penyadapan yang dilakukan terus-menerus, apalagi di luar konteks penyelidikan/penyidikan tanpa adanya bukti permulaan merupakan pelanggaran privasi, sehingga perlu diawasi, termasuk pengaturan sanksi pidana bagi siapapun yang membocorkannya.

Ketiga, mengenai kewenangan penghentian penyidikan, menurut hemat penulis merupakan suatu hal yang wajar dan dapat diuji keabsahannya melalui Praperadilan sebagai Habeas Corpus.

Berdasarkan definisinya dalam KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perkara dan menemukan siapa tersangkanya.

Oleh karena itu, sesuai adagium “errare humanum est, turpe in errore perseverare”, merupakan suatu keburukan untuk terus mempertahankan kekeliruan dari suatu penyidikan yang perkaranya tidak layak dilimpahkan ke pengadilan.

Sebaliknya, jika dalam suatu perkara korupsi terdapat kerugian keuangan negara, sedangkan perbuatan melawan hukumnya tidak ada, atau penyidikannya harus dihentikan demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal, UU Tipikor memungkinkan diajukannya upaya hukum berupa gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara, yang terbilang masih cukup jarang dilakukan KPK.

Revisi Harus Memperkuat

Terlepas dari pro dan kontra atas revisi UU KPK, Presiden perlu menerima masukan yang objektif dan menampung aspirasi masyarakat yang menghendaki agar KPK diperkuat untuk memberantas korupsi yang sudah membudaya di  Indonesia.

Berdasarkan pasal 20 ayat 2 UUD 1945, peran Presiden dalam memberikan persetujuan sebagai syarat untuk dapat disahkannya revisi UU KPK merupakan suatu dinamika berdemokrasi yang menentukan arah pemberantasan korupsi, setidaknya untuk 5 tahun kedepan, sebagai modal utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.

Last but not least, penulis teringat perkataan Gus Dur, “Negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda. Tapi karena moral bejat dan perilaku korupsi.” Perkataan Gus Dur tersebut sekiranya dapat menginspirasi kita semua agar senantiasa bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi.

BERITA TERKAIT