13 September 2019, 09:22 WIB

Awasi BOS, DPRD Minta Pemerintah Kontrol Ketat Bendahara Sekolah


Ferdinandus Rabu | Nusantara

Antara/Kornelis Kaha
 Antara/Kornelis Kaha
Salah satu kegiatan di sebuah sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur.

PENGELOLAAN dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditengarai belum sesuai peruntukannya di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT). Terkait BOS, DPRD Flotim, meminta pemerintah daerah melalui dinas pendidikan meningkatkan pengawasan dan kontrol secara ketat terhadap sekolah-sekolah termasuk para bendahara sekolah.

Saat dimintai konfirmasi soal BOS, Jumat (13/9), anggota DPRD Flotim, Martinus Wao Melan, mengakui dalam beberapa kali rapat dewan, DPRD  selalu mengingatkan dan memberikan masukan bagi pemerintah terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di Flotim.

Beberapa kali dalam rapat termasuk dalam rapat pembahasan anggaran perubahan berapa waktu lalu, dewan juga sudah mengarahkan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan selalu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana BOS di setiap sekolah.

Pengawasan pengelolaan BOS untuk kebutuhan sekolah harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, yang disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Dalam hal ini, kami menekankan dinas pemdidikan harus mampu memberikan kontrol yang serius bagi setiap sekolah dan para bendahara sekaligus memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada para bendahara yang mengelola dana bos tersebut, sehingga pengelolaan nanti dapat sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diturunkan oleh Kementerian Pendidikan," tegas Martinus.

Lebih jauh, Martinus juga tidak menampik jika masih ditemukan sejumlah masalah terkait pengelolaan dana bos tersebut, sehingga ia berharap masalah masalah tersebut bisa diselesaikan agar tidak terjerat hukum.

"Memang masih ditemukan pula sejumlah bendahara yang menyalahgunakan keuangan tersebut sehingga tidak sesuai dengan rencana kegiatan sekolah," ujar Martinus.

"Jika tidak dapat dipertanggung jawabkan maka bisa jadi temuan dan berlanjut pada proses hukum," tegas Martinus.

"Sehingga kami sebagai dewan sangat beerharap agar tidak berakhir pada proses hukum. Memang semangat pengawasan ini harus terus kita bangun demi pengelolaan dana bos yang lebih baik lagi," papar Martinus. (OL-09)

 

BERITA TERKAIT