13 September 2019, 08:35 WIB

Pemda dan BUMN Lebih Cepat Selesaikan Proyek Bersama TP4


Gol/Iam/X-3 | Nusantara

MI/M IRFAN
 MI/M IRFAN
Dirut Angkasa Pura I Faik Fahmi, Bupati Luwu Utara Putri Indah Indriani dan komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak

DAMPAK kehadiran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sangat signifikan bagi pelaku usaha dan pemerintah. Banyak pihak merasakan manfaat yang digagas tim tersebut.

Hal itu dikemukakan Dirut PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, di sela-sela acara Forum Diskusi Media Group bertajuk Penegakan Hukum Bukanlah Industri, di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin.

Hadir pula sebagai pembicara Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak.

PT AP I yang melaksanakan eksekusi proyek pembangunan, lanjut Faik, berharap bisa menuntaskan proyek secara aman dan nyaman.

"Saya pikir pengawalan sangat diperlukan karena dampaknya signifikan terhadap masyarakat dan finansial," ujar Faik.

Faik mencontohkan selama 5 tahun atau sebelum 2017 rata-rata investasi bandara yang dilakukan PT AP I hanya sekitar Rp3,6 triliun per tahun. Namun, berkat pengawalan TP4, investasi meningkat, yaitu Rp12 triliun di 2018 dan Rp17,5 triliun di 2019.

"Harapan pemerintah mengembangkan infrastruktur terealisasi lebih cepat. Saya pikir bentuk pengawalan dan inovasi yang dilakukan sangat diperlukan oleh kami sebagai pelaku usaha," ujar Faik.

Hal senada disampaikan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Menurut dia, siapa pun boleh terlibat asalkan mekanisme dan instrumennya jelas seperti selama ini dilakukan TP4.

Indah mengakui pertumbuhan ekonomi di wilayahnya berkembang signifikan dalam setahun terakhir.

"Pada 2017, ekonomi Luwu Utara tumbuh 7,6% dan di 2018 menjadi 8,4%. Kita ketahui di daerah ketergantungan terhadap proyek pemerintah cukup tinggi," ungkap Indah.

Karena itu, pengawalan masih sangat dibutuhkan baik oleh TP4 maupun instansi lain.

Di sisi lain, Indah mengakui media berperan menyampaikan upaya pencegahan. Pencegahan sedianya tetap perlu dikedepankan di samping upaya lain seperti korektif dan represif jika memang dibutuhkan.

Anggota Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, menambahkan semua program berkaitan dengan pengawalan, pengamanan, dan pembangunan pemerintahan merupakan satu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

"Kita sepakat pemberantasan korupsi, tetapi tidak boleh melupakan pengawalan dan pengamanan pembangunan. Itu cita-cita dan tujuan pembangunan nasional," tandas Barita. (Gol/Iam/X-3)

BERITA TERKAIT