12 September 2019, 23:06 WIB

DPR Sepakati Batas Usia Perkawinan 19 Tahun


Dhika kusuma winata | Humaniora

Antara/ Dhemas Reviyanto
 Antara/ Dhemas Reviyanto
Yohana Yembise

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Keputusan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Rapat tersebut digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise merasa bersyukur dan lega menyambut hasil tersebut.

"Keputusan ini memang sangat ditunggu masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga, maupun negara,” ungkap Yohana.

Ia mengatakan pemerintah sangat mendukung agar perubahan UU Perkawinan dapat segera dibahas dalam pembicaraan tingkat dua serta segera disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat atau September ini.

"Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas," ujarnya.

 

Baca juga: Masyarakat Diajak Pilah Sampah dari Rumah

"Kami harap kenaikan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya," imbuh Yohana.

Pertimbangan untuk menaikkan batas usia tersebut telah dijelaskan dalam naskah akademik yang disusun Kementerian PPPA bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019.

Pertimbangan dihasilkan melalui berbagai kajian teoritik, praktek empiris, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru.

Rapat pembahasan antara Baleg DPR dan pemerintah itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Presiden tertanggal 6 September 2019 yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI untuk penyempurnaan UU Perkawinan. Perubahan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974.

Wakil Ketua Baleg Sudiro Asno mengatakan hasil Rapat Panja selanjutnya akan dibawa dalam pembicaraan tingkat dua pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

"Rapat Paripurna akan diselenggarakan pada 17 September 2019 mendatang," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT