13 September 2019, 05:20 WIB

Masyarakat Dinilai Mampu Bayar Iuran


(Rif/H-3) | Humaniora

MI/Adam Dwi
 MI/Adam Dwi
 Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris

DIREKTUR Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pihaknya tengah melakukan analisis potensi terjadinya turun kelas para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat adanya rencana penaikan iuran.

"Kami sedang analisis tentang potensi turun kelas, tapi perinsipnya tentu masyarakat yang akan menyesuaikan dengan kemampuannya," kata Fachmi Idris, di Kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta, Rabu, (11/9).

Menurut Fachmi, jika iuran dinilai secara harian, pihaknya menilai masyarakat masih sanggup membayar. "Di kelas 3 cukup membayar Rp2.000 per hari. Bahkan kelas 1 pun maksimal Rp5.000 per hari," ujarnya.

Saat disinggung ihwal kemungkinan peserta JKN beralih ke asuransi swasta lainnya, Fahmi menyebutkan asuransi sosial BPJS Kesehatan memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi swasta.

Terkait dengan iuran peserta, lanjut Fachmi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan beberapa segmen membutuhkan tekanan sehingga BPJS Kesehatan akan melakukan enforcement (desakan) regulasi. Salah satu alternatif yang akan diambil BPJS Kesehatan ialah merangkul pemerintah guna membuat instruksi presiden (inpres). Ia berharap agar regulasi ini dapat selesai, sebelum penerapan iuran baru tahun 2020.

Menanggapi pengumpulan iuran peserta, Kepala Bidang Advokasi lembaga swadaya masyarakat BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, pendekatan Soft Collecting yang akan dilakukan pihak BPJS Kesehatan dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah langkah yang baik.

"Jadi pendekatan itu secara hukum menurut saya baik ga ada masalah, dan pendekatan itu kan bagaimana RT dan RW bisa menghubungi secara persuasif melalu pendekatan kepada masyarakat yang melakukan penunggakan iuran," ujar Timboel. Ia menekankan, langkah ini harus dibarengi dengan syarat tertentu. "Yang pertama harus dilakukan adalah RT dan RW harus di bekali dulu dengan ilmunya, dengan pengetahun tentang JKNnya, " jelasnya. Selain itu, Timboel juga menekankan harus ada proses peningkatan pelayanan dari BPJS Kesehatan sendiri (Rif/H-3)

BERITA TERKAIT