12 September 2019, 06:10 WIB

Transformasi Tata Kuasa Antikorupsi


Purwo Santoso Guru Besar Ilmu Pemerintahan UGM Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | Opini

Dok.MI/Tiyok
 Dok.MI/Tiyok
Opini

KETIKA membicarakan persoalan korupsi, yang segera tebersit di benak kita ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)! Ya, KPK telah tampil high profile untuk memenuhi harapan rakyat, menjadi lembaga pemerintahan yang sangat dicintai rakyat.

Ini adalah tapak dan capaian dari simpul gerakan yang melibatkan tokoh-tokoh militan yang berjuang mati-matian. KPK telah hadir sebagai messiah reformasi. Kita bersyukur, dan tentu saja sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang pasang badan untuk mengatasi persoalan kronis negeri ini. Hanya saja, secara konseptual, KPK 'hanyalah' instrumen untuk membebaskan negeri ini dari akut kronisnya masalah korupsi.

Reinstrumentasi adalah keniscayaan kalau tujuan yang kita tetapkan ialah negeri bebas korupsi. Ketiadaan KPK sebagai instrumen ialah penanda keberhasilan. Setelah kita mengarungi proses reformasi, kegelisahan kita justru pada pada kedigdayaan KPK itu sendiri.

Sepertinya ada kerancuan, setidaknya loncatan logika, manakala kita mengusung agenda mikro 'save KPK' dari apa yang ditengarai sebagai upaya pelemahan, sambil melupakan agenda yang lebih mendasar; membebaskan Indonesia dari kronis-akutnya korupsi.

Dalam kealpaan ini, nyamanlah kita berpikir; KPK tidak boleh diganggu gugat. Kalaulah KPK menjadi basis utama untuk itu, bukankah reformulasi KPK adalah keniscayaan karena perubahan tantangan dalam panjangnya perjalan menuju Indonesia bebas korupsi?

Yang perlu dikedepankan, bahwa dalam format yang berlaku, KPK ialah ruang nyaman untuk tidak mengasosiasikan diri kita di fenomena korupsi. Bahwa karena kita adalah orang baik-baik, maka korupsi adalah urusan mereka yang terjerat kasus, termasuk yang terjebak operasi tangkap tangan. Padahal tidak sedikit dari mereka tak berdaya diperas para pemilih saat pemilu, dan berusaha untuk mengambil kembali dana untuk menutup praktik pemerasan itu. Kita juga nyaman dan tetap berharap lembaga yang telah berhasil dibesarkan gerakan antikorupsi ini tetap menempel dalam sistem ketatanegaraan kita--ini tetap memberi harapan karena berkualifikasi 'super'.

Fantasi heroistik

Praktik disasosiasi yang terus kita jalani ialah non-issue. Bahwa korupsi adalah kebejatan moral para pejabat negara, dan oleh karenanya mereka harus diproses secara ketat dengan standar hukum yang jelas. Singkat cerita, efektivitas KPK memang menjadi pertaruhan hidup-mati kita sebagai bangsa yang berkeinginan kuat membebaskan diri dari immoralitas korupsi. Ada pertanyaan usil, kalau bukan pertanyaan reflektif; haruskah kita membelah persoalan dengan, di satu sisi memastikan tetap tampil dan berkinerjanya KPK sebagai superhero, dan dengan begitu kita tetap nyaman melakukan disasosiasi dari praktik-praktik koruptif?

Pertanyaan ini bukan untuk membela apa yang diwacanakan sebagai pelemahan KPK, melainkan sekadar mengusik fantasi heroistik yang diam-diam kita usung. Sekadar mengusik kekitaan kita dalam mengurai pelik dan kronisnya masalah korupsi. Pertanyaan tersebut diajukan dari penghayatan bahwa korupsi sejatinya bukanlah sekadar persoalan kebejatan moral dari para aktor atau siapa pun mereka yang ditugasi menggunakan kekuasaan negara.

Kalaulah terbukti ada begitu banyak orang bejat, lalu mereka kita disebut koruptor dan diberi hukuman seberat-beratnya, korupsi tidak akan terhenti di negeri ini. Itu karena prasyarat untuk memberantas korupsi tidak mudah kita penuhi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan privat.

Mustahil kita dapat memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya kalau tidak ketat membedakan dan memilah mana/apa saja yang sebetulnya masuk dalam domain publik dan yang sifatnya privat. Tidak mudah menyadarkan diri sendiri bahwa kita melakukan loncatan berpikir ketika menggagas persoalan korupsi. Dalam kukuhnya bingkai positivisme hukum, begitu enteng kita menilai 'ini/itu korup'.

Padahal, penentuan batas korup/amanah ini sifatnya sepihak, semata-mata didasari tafsir hukum positif yang berlaku. Yang luput dari perhatian kita selama ini ialah bahwa demi kekitaan kita, apa yang didefinisikan sebagai tindakan korup itu kita terima sebagai keniscayaan.

Dalam mengusung agenda reformasi, ekspresi kekitaan kita ini bersifat stigmatis, memojokkan sebagai praktik 'kolusi' dan 'nepotisme'. Yang perlu dikedepankan dari pernyataan di atas ialah; 1) bahwa militansi untuk mengatasi korupsi dalam positivisme berhukum tidak mengantarkan kita semakin dekat dengan realitas; negeri bebas dari korupsi; 2) positivisme dalam berhukum ini tidak akan pernah sanggup menangkap esensi persoalan karena dikedepankannya formalisme sambil mengingkari informalitas.

Asas proporsionalitas

Di sinilah kekitaan kita bermasalah. Kalaulah hal itu dimaknai sebagai sumber masalah, kita sebetulnya inkonsisten dalam mempermasalahkannya. Kita ini cengeng. Di satu sisi mendambakan KPK sebagai pahlawan penyelamat, tetapi di sisi lain berpura-pura tidak ikut menjadi bagian dari persoalan. Agar poin ini tidak mengundang kesalahpahaman, perlu ditegaskan bahwa tersedianya KPK sebagai simpul untuk secara sistemik memberantas korupsi haruslah dipertahankan.

Seruan untuk tidak memperlemah KPK harus lantang dan masif didengungkan. Namun, perlu dicamkan bahwa kegagalan kita untuk membingkai ulang permasalahan, sangat boleh jadi, justru akan memastikan kegagalan mengatasi persoalan korupsi itu sendiri.

Inisiatif DPR untuk merevisi undang-undang yang menjadi landasan kerja KPK memang harus dikritisi, tetapi haruslah terbuka ruang untuk mempersoalkan kecengengan kita. Yang tersirat dari usul-usul perubahan dari DPR RI ialah menata ulang sistemik penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang tidak lagi memahlawankan KPK. Tudingan adanya agenda pelemahan KPK karena kita mengidap trauma bahwa tatanan sistemik yang dibakukan selama Orde Baru ialah biang keladi akut dan kronisnya persoalan korupsi.

Kontroversi di seputar wacana pelemahan KPK sebetulnya menandai kita sedang kecanduan terhadap khasiat lembaga super body. Perlu dicatat bahwa dalam dosis tepat dan prosedur penggunaan yang tepat pula, benda yang dikategorikan candu punya manfaat positif. Yang menjadi persoalan dalam konteks ini ialah proporsionalitas.

Kita pernah memiliki birokrasi pemerintahan negara yang, karena tidak sanggup (pemimpinnya tidak bersedia) mendisiplinkan penggunaan kekuasaannya, harus dikawal dengan akal sehat dan kebajikan orang kebanyakan (public virtue). Kalau saja kita berani mengatakan bahwa 'korupsi adalah kita'; maka dalam kekitaan kita itulah ada solusi. Konsentrasi kita tidak cukup hanya di seputar KPK.

Untuk merespons keluhan bahwa RUU perubahan tidak cukup dikomunikasikan ke publik, sangatlah masuk akal kalau Presiden justru menugasi tim yang secara substantif merumuskan skema transformasi menuju Indonesia bebas korupsi.

Tugas KPK ke depan bukan hanya mencegah dan menangkapi koruptor, melainkan juga menstransformasi tata kuasa sedemikian rupa sehingga konflik-konflik pada level normatif semakin sirna. Kalaulah tersisa, penanganan korupsi tidak terjebak dalam trauma dan paranoia. Kita menunggu karambol perubahan kelembagaan untuk melandasi transformasi menuju Indonesia tanpa korupsi, tanpa KPK.

BERITA TERKAIT