12 September 2019, 05:20 WIB

Pemerintah Wajib Pasok Air Bersih Gratis


Ardi Teristi | Nusantara

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama.
 ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama.
Warga mengambil air bantuan di Dusun Papringan, Desa Tileng, Girisubo, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (25/6/2019)

PEMERINTAH daerah harus bertanggung jawab atas nasib warga yang terdampak kekeringan. Tuntutan itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta Huda Tri Yudiana, kemarin.

Ia mengharuskan Pemprov DIY lebih intens men-dropping air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Pemerintah harus mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan air bersih selama kekeringan terjadi. "Tidak boleh berharap pada swasta dan masyarakat yang ikut membantu. Itu tugas utama pemerintah daerah," tegasnya.

Ia memperingatkan warga miskin tidak boleh membeli air sendiri karena akan membuat mereka semakin miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan bisa gagal total karena kebutuhan air bersih tidak ditangani oleh pemda dengan baik.

Saat menanggapi itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, Biwara Yuswantana, berjanji akan terus mendistribusikan air bersih ke warga yang membutuhkan. "Untuk memasok pada September dan Oktober, kami pastikan masih aman."

BPBD DIY telah mendistribusikan 19,1 juta liter air bersih. Pemerintah juga mendapat bantuan dari swasta sebanyak 3,4 juta liter. Kekeringan dialami 91 desa di 30 kecamatan pada 4 kabupaten.

BPBD Gunungkidul, salah satu daerah di DIY, tinggal memiliki dana untuk mendistribusikan 440 tangki air. Namun, mereka sudah menyiapkan dana cadangan jika status darurat kekeringan ditetapkan.

"Dana dari APBD 2019 untuk bencana hanya Rp530 juta atau hanya untuk 2.000 tangki air. Kami sudah mendistribusikan 1.560 tangki. Setelah dana itu habis, status darurat ditetapkan sehingga dana cadangan bisa digunakan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Edy Basuki.

Pelibatan swasta

Kesiapan menghadapi kemarau yang akan lebih panjang juga diungkapkan BPBD Klaten, Jawa Tengah. Tahun ini, mereka mendapat anggaran untuk pengadaan air bersih sebesar Rp200 juta. Sampai kemarin, dana yang sudah digunakan baru setengahnya atau Rp100 juta.

"Perhitungan kami, dana itu masih cukup sampai hujan datang. Kalaupun tidak cukup, kami diizinkan menggunakan dana siap pakai yang besarnya Rp500 juta," kata Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Sip Anwar. Di daerah ini, kekeringan baru melanda 15 desa. Air bersih yang disalurkan mencapai 415 tangki.

Kondisi berbeda dialami BPBD Purbalingga, Jawa Tengah. Dana untuk pendistribusian air dari APBD 2019 sudah habis. "Kami mengajak swasta dan unsur lain untuk membantu suplai air bersih ke daerah terdampak. Selama ini, kami juga sudah mendapat bantuan dari swasta karena dana APBD sudah cukup lama habis," jelas Kepala Seksi Kedaruratan Muhsoni.

Krisis air bersih melanda 77 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Bantuan air bersih datang dari PMI, Baznas, Perusahaan Daerah Owabong dan Komunitas Sebungkus Keberkahan.

Kondisi sejumlah daerah di Jawa Tengah akibat kekeringan sudah pada tingkat memprihatinkan. Dari 35 kabupaten/kota, 30 di antaranya terdampak kekeringan, yang melanda 890 desa di 228 kecamatan.

"Daerah terdampak terus meluas. Kekeringan terparah terjadi di Purbalingga, Wonogiri, Banyumas, Grobogan, Sragen dan Blora. Kami akan terus mengirim air bersih bersama swasta dan lembaga lain," papar Kepala BPBD Sudaryanto.

Pemerintah pusat juga tidak tinggal diam. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kementerian ESDM membantu pembuatan sumur bor di enam titik. "Empat titik sudah kelar dan dua lagi dalam proses," ungkap anggota Komite BPH Migas, Saryono Hadiwidjoyo.

Tahun ini Kementerian ESDM menargetkan pembangunan sebanyak 650 titik sumur bor di 312 kabupaten, pada di 33 provinsi. Di Jawa Barat, dibangun 57 sumur bor. (AU/LD/JS/AS/WJ/AD/CS/RS/TB/YK/DG/RF/PO/BB/FB/UL/N-2)

BERITA TERKAIT