11 September 2019, 22:35 WIB

Unpam Raih Penghargaan Jaringan Dokumentasi Terbaik


Syarief Oebaidillah | Humaniora

Ist
 Ist
Universitas Pamulang (Unpam) meraih penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik I Tahun 2019

UNIVERSITAS Pamulang (Unpam) meraih penghargaan yang membanggakan yakni sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik I Tahun 2019 tingkat Perguruan Tinggi.

Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada Dosen Unpam Dewi Anggraini mewakili Rektor Unpam Dayat Hidayat pada Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2019 di Jakarta, Selasa (10/9).

Kegiatan yang dimotori Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham selama dua hari ini mengambil tema 'Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam Rangka Percepatan Reformasi Hukum'. Kegiatan ini dihadiri seluruh pengelola JDIH di Indonesia, dari tingkat pusat hingga daerah.

Dewi Anggraini mengatakan, pihak Unpam amat bersyukur atas prestasi dan penghargaan yang diberikan Menkumham tersebut. Menurutnya, dengan perkembangan Unpam menuju tingkat perguruan tinggi berkualitas, masuk peringkat nasional berarti telah membuktikan keberadaan Unpam sejauh ini.

"Semoga dengan terintegrasinya Unpam dengan DJIHN dapat menjadi universitas yang selalu terdepan dan dapat mewadahi segala informasi yang terakurat dan valid," kata Dewi Anggraini melalui keterangan resmi yang diterima Rabu (11/9).

Pada sambutan acara tersebut, Menkumham Yasonna mengutarakan terdapat tiga target pelaksanaan kegiatan perluasan jangkauan hukum yang harus terlaksana kepada masyarakat, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan, dan pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.


Baca juga: Yasonna Dikukuhkan sebagai Guru Besar Kriminologi


"Fungsi BPHN antara lain melakukan analisis dan evaluasi hukum yang dilengkapi dengan pembuatan basis data terintegrasi sebagai langkah strategis JDIHN," kata Yasonna.

Ia menambahkan, di era revolusi industri 4.0 ini, data memegang peranan yang sangat penting.

"Jika kita memiliki jaringan dokumentasi hukum dengan data yang besar, maka proses pengambilan keputusan menjadi semakin baik dan tepat," tandas Yasonna.

Kepala BPHN, Benny Riyanto, menambahkan, tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi JDIHN 2019 adalah untuk meningkatkan koordinasi antara anggota JDIHN dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.

"Pelaksanaan rapat koordinasi JDIHN 2019 ini didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, JDIHN bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya," ujar Benny.

Dalam acara tersebut, dilakukan juga pemberian penghargaan JDIHN Award 2019 oleh Menkumham kepada anggota JDIHN Terbaik, antara lain JDIH Kementerian Keuangan (kategori terbaik kementerian), JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (kategori terbaik Lembaga Negara), dan JDIH Badan Informasi Geospasial (kategori terbaik Lembaga Pemerintah Non-Kementerian).

Kemudian JDIH Provinsi Jawa Tengah dan Bali (kategori terbaik Pemerintah Provinsi), JDIH Kabupaten Tuban (kategori terbaik Pemerintah Kabupaten), JDIH Kota Sukabumi (kategori terbaik Pemerintah Kota), JDIH Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan Sulawesi Tengah (kategori terbaik Kanwil Kemenkumham), dan JDIH Ditjen HAM Kemenkumham (kategori terbaik Unit Eselon I Kemenkumham). (RO/OL-1)

 

BERITA TERKAIT