11 September 2019, 16:00 WIB

Peningkatan Nilai Remitansi Bisa Bantu Atasi Masalah CAD


Atalya Puspa | Ekonomi

ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
 ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Para pekerja migran Indonesia.

CENTER for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai remitansi yang dihasilkan oleh para pekerja migran yang bekerja di luar negeri dapat membantu menekan defisit neraca berjalan (current account deficit).

Peranan nilai remitansi bisa ditingkatkan apabila pemerintah membatalkan moratorium pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah yang masih didominasi sektor informal dan memperkuat kerja sama mengenai ketenagakerjaan dengan negara-negara Timur Tengah seperti halnya yang sudah berjalan dengan banyak negara lainnya.

Baca juga: Anggarkan Rp7,1 Triliun untuk Lima Kawasan Pariwisata Prioritas

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan upaya menekan CAD ini sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Ketika mengalami defisit, negara memerlukan devisa tambahan untuk membiayai impor yang melebihi angka ekspor. Oleh sebab itu, aliran modal asing yang dalam hal ini ialah remitansi dari pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu poin penting dalam menopang kondisi neraca transaksi berjalan.

“Penerimaan remitansi berpotensi meningkat di 2019. Adanya potensi peningkatan ini tidak lain karena adanya kemungkinan pemerintah memberhentikan moratorium pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah serta gencarnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat bersaing dalam bursa kerja internasional, secara khusus di sektor formal,” kata Pingkan dalam keterangan resmi, Rabu (11/9).

Namun, dirinya menilai pemerintah harus turut berperan dalam membenahi regulasi yang menyangkut pekerja migran.

Saat ini sudah ada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga memiliki komitmen internasional dalam Global Compact for Migration yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada akhir tahun 2018 silam.

Menurut Pingkan, masih diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis untuk dapat mengawal praktik di lapangan.

Beberapa di antaranya menyangkut proses pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI, sistem pengiriman, pengawasan dan juga perlindungan pekerja migran di negara tujuan. Dengan adanya pembenahan regulasi, diharapkan para CPMI maupun PMI yang akan bekerja di luar negeri akan menempuh tahapan yang legal. “Pendataan pra-keberangkatan, perlindungan dan penempatan pekerja migran juga seharusnya diperkuat," ucapnya

Hal itu, menurutnya dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya potensi kekerasan yang terjadi pada mereka.

"Saat ini masih terjadi perbedaan jumlah data dari satu kementerian dengan yang lain sehingga upaya perlindungan belum dapat dilakukan dengan maksimal. Prosedur pra-keberangkatan yang jelas dan efisien juga membantu CPMI untuk terhindar dari upaya keberangkatan yang ilegal,” tandasnya.

Baca juga: PT Pembangunan Perumahan Bangun Dua PLTU Milik PLN

Lebih lanjut, apabila pekerja migran bekerja dengan cara legal dan terlindungi, maka potensi remitansi yang masuk pun dapat bertambah.

Sebagai informasi, jumlah remitansi yang dihasilkan para pekerja migran pada 2018 lalu mencapai Rp128 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 2017 yang sebesar Rp108 triliun. Untuk tahun 2019, diperkirakan akan ada peningkatan pendapatan remitansi serta berdalampak positif pada perlindungan ekonomi para PMI dan keluarganya. (OL-6)

BERITA TERKAIT