11 September 2019, 12:38 WIB

Taufiqulhadi Sebut UU KPK Sudah Usang dan Perlu Pembaharuan


M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/Anggoro
 MI/Anggoro
Anggota Komisi III DPRI RI Teuku Taufiqulhadi 

ANGGOTA Komisi III DPRI RI Teuku Taufiqulhadi menilai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat usang sehingga perlunya pembaharuan.

Usangnya undang-undang tersebut karena peraturan yang ada tidak berhasil membentuk KPK meraih tujuan yaitu melakukan pencegahan korupsi.

"Undang-undang tidak berhasil mencapai tujuan dalam pemberantasan korupsi, justru dia kontraproduktif," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu (11/9).

Kontraproduktif yang dimaksud Taufiqulhadi ialah saat ini citra Indonesia merupakan sebagai negara yang banyak koruptor. Akibatnya investor tidak mudah datang ke Indonesia.

Kemudian, undang-undang tersebut berdampak pada pembangunan di daerah-daerah. Bagaimana tidak, setiap kepala daerah akhirnya tidak ingin mengambil risiko dalam pembangunan.

"Pembangunan tidak mampu dan sulit didorong karena pemimpin daerah tidak mau mengambil risiko. Jadi dia kontraproduktif," ujar Taufiqulhadi.

Baca juga: KPK Panggil Melchias Mekeng

Taufiqulhadi mengatakan seharusnya dalam keberhasilan pemberatasan korupsi bukan hanya mampu menangkap orang. Tetapi, bagaimana orang tidak bisa dan tidak mau lagi melakukan korupsi di Indonesia. Jadi undang-undang ini sudah sangat usang.

"KPK yang sekarang sangat manja dan tidak berfikir lagi. Sehingga dia hanya bisa melakukan penyadapan dan tidak ada unsur-unsur pencegahan. Sehingga, bisa dikatakan KPK hanya melakukan ini terus-menerus," ungkap dirinya.

Keinginan laki-laki berumur 50 tahun itu ialah DPR membuat KPK tidak manja lagi. Komisi III akan dorong revisi undang-undang ini sampai selesai.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai saat ini KPK berada di ujung tanduk.

"Kami (KPK) harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9).

Menanggapi pernyataan Ketua KPK itu, Taufiqulhadi menilai kondisi KPK di ujung tanduk merupakan tidak relevan.

"Tidak relevan itu menutup ruang karena dalam demokrasi itu ada batasnya, karena hidup orang memiliki ruang hidupnya yang disebut privasi. Dalam demokratis itu tidak relevan bila mengatakan hal itu," jelasnya.

Laki-laki kelahiran Sigli, Banda Aceh itu berharap revisi undang-undang ini memiliki daya guna yang lebih memiliki manfaat bagi tugas KPK.

"Dari revisi ini kita berharap kerangka penegakan hukum selain memiliki daya guna, juga mampu mendorong sebuah upaya demokratisasi jadi orang lagi tidak lagi sesuka hati ditangkap karena penyadapan," jelasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT