11 September 2019, 11:16 WIB

Pascabentrok di Parlemen, PM Johnson Upayakan Kesepakatan Brexit


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

AFP/Tolga Akmen
 AFP/Tolga Akmen
Pemimpin Partai Unionis Demokratik dari Irlandia Utara Arlene Foster (kanan) dan wakilnya Nigel Dodds bertemu PM Inggris Boris Johnson.

PERDANA Menteri (PM) Inggris Boris Johnson berkeras, Selasa (10/9) waktu setempat, untuk bekerja sekuat tenaga mencapai kesepakatan perceraian dengan Uni Eropa atau Brexit.

Johnson menegaskan hal itu setelah ia menangguhkan parlemen menyusul serangkaian bentrokan dengan anggota parlemen mengenai rencana Brexit garis kerasnya.

Sehari setelah bertemu dengan PM Irlandia Leo Varadkar di Dublin, Johnson mengadakan pembicaraan dengan sekutunya dari Irlandia Utara di London. Irlandia Utara menjadi pemain kunci dalam upaya untuk mengamankan kesepakatan sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober.

"Kami bekerja sangat keras untuk memperoleh kesepakatan. Saya pikir kami akan mendapatkan kesepakatan, tetapi jika benar-benar diperlukan kami akan keluar tanpa kesepakatan," kata Johnson selama kunjungan di sebuah sekolah.

Pemimpin Partai Konservatif tersebut telah menghadapi tentangan keras di House of Commons atau Majelis Rendah atas ancamannya untuk meninggalkan blok tanpa menyetujui persyaratan keluar dengan Brussels.

Sebelum Johnson menangguhkan parlemen Selasa (10/9) pagi, para anggota parlemen segera meloloskan undang-undang yang mewajibkan Johnson untuk menunda Brexit tiga bulan jika dia gagal mendapatkan kesepakatan pada pertemuan puncak Uni Eropa pada 17-18 Oktober.

Dia sebelumnya mengatakan dia lebih baik 'mati di selokan' dari pada menunda Brexit. Sebaliknya, anggota parlemen juga menolak seruan Johnson yang menginginkan pemilihan sela demi menyelesaikan kebuntuan Brexit.

Johnson mulai menjabat pada Juli dan berjanji untuk menegosiasikan kembali persyaratan Brexit yang diupayakan oleh pendahulunya, Theresa May, yang ditolak tiga kali oleh anggota parlemen.

Tetapi Uni Eropa sejauh ini menolak, dan menuduh London gagal untuk menyajikan alternatif yang layak untuk elemen yang paling kontroversial, yang disebut rencana backstop untuk membiarkan perbatasan Inggris tetap terbuka dengan Irlandia. (AFP/Hym/OL-09)

BERITA TERKAIT