11 September 2019, 06:15 WIB

Early Warning untuk LPP RRI


Frederik Ndolu Anggota Dewan Pengawas LPP RRI 2016-2021 | Opini

Antara
 Antara
opini

GEMPURAN ribuan media sosial dengan berbagai varian konten teknologi di era digitalisasi internet tidak hanya menjadi ancaman, tapi juga peluang besar bagi media utama (mainstream), seperti Radio Republik Indonesia (RRI). Namun, masalah yang dihadapi media audio yang lahir 11 September 1945 itu, tidak saja masalah teknologi pemancar yang terus dimakan usia, tapi juga masalah pembiayaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terus menurun akibat kurang serius elite negara memaknainya. Perubahan sistem politik dari otoriter menjadi demokrasi pascareformasi 1998, seharusnya memberikan dampak positif bagi RRI untuk memberikan layanan publik lebih luas dan mencerdaskan karena memiliki kekuatan stasiun penyiaran berjaringan nasional dan lokal hampir di 97 kota, menjangkau sekitar 88% wilayah NKRI, bahkan sudah menjadi media interaktif dibutuhkan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menjadi konsen pemerintah.

Didukung internet, RRI telah memasuki multiplatform media seperti RRINet (audio visual) dengan tagline, 'lihat apa yang Anda dengar'. Bahkan, sejumlah infrastruktur konten teknologi telah dibangun untuk memudahkan pendengar milenial. Cukup dengan download melalui ponsel, dapat mendengar dan menonton RRI. Artinya, secara teknologi, RRI memiliki peluang bersaing dengan lembaga-lembaga penyiaran dunia yang ada.

Pertanyaannya, apakah konten program yang dipresentasikan RRI sudah menjadi rujukan para pengambil keputusan dan sekaligus verifikator bagi publik?

RRI sebenarnya telah berubah pascaterbitnya UU No 32/2002 tentang Penyiaran yang menetapkan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Melalui Peraturan Pemerintah No 12/ 2005 tentang LPP RRI, seharusnya RRI sudah menjalankan misi layanan publik atau public service broadcasting (PSB) dan sekaligus memastikan kebenaran informasi tidak lagi dominasi pemerintah seperti di masa lalu, tapi merupakan hasil dialektika publik.

Namun, label 'media pelat merah' masih menjadi beban RRI. Kondisi itu akibat masih kuatnya kultur birokrasi pemerintah yang dipikul angkasawan RRI belum berubah, antara lain anggota Korpri, gaji dan tunjangan kinerja sesuai UU ASN dan UU Keuangan Negara. Di sisi lain, RRI juga mencari 'profit' untuk negara melalui UU PNBP yang merupakan contradictio in terminis sebagai public service.

Publik bahkan kaum milenial belum tertantang mendengar RRI. Padahal, aplikasi teknologi internet telah menyediakan semua yang dibutuhkan milenial, seperti podcast. Pertanyaannya, mengapa RRI belum mampu mengambil tempat di hati kaum milenial ini?

Euforia reformasi 1998 tampaknya broadcaster RRI hanya berhasil melindungi RRI setelah Deppen dibubarkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999. Fakta bahwa perubahan sistem politik berimplikasi pada lembaga-lembaga utama membawa misi pencerdasan bangsa, khususnya media massa seperti RRI yang sudah lebih dari 30 tahun menjadi corong monopoli kebenaran informasi oleh pemerintah Orde Baru. Namun, di era pemerintahan Megawati sempat mendesain sebuah exit strategy untuk RRI dan TVRI menuju layanan siaran publik melalui tahapan perjan, perum, dan persero di bawah kendali BUMN, tapi mengalami penolakan. RRI selanjutnya ditetapkan berstatus perjan, sedangkan TVRI berstatus persero kemudian berganti baju menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan TVRI pascaterbitnya UU Penyiaran dan UU BUMN, yang presiden menandatangani UU BUMN, tapi menolak UU 32/2002 tentang Penyiaran.

Dampak dari keputusan politik itu, UU penyiaran tetap diberlakukan setelah 30 hari sesuai tata tertib DPR dan berlaku hingga kini. Di sinilah letak ketidakjelasan strategi perubahan (exit strategy) yang kemudian hanya menyelamatkan kelembagaan RRI, tapi minus misi utamnya sebagai layanan penyiaran publik. Yang terjadi saat ini ialah kegamangan antara kepentingan pemerintah dan publik karena terkait dengan SDM dan pembiayaan.

Ketidaktegasan bersikap sebagai LPP seperti ini sesungguhnya tidak menguntungkan bagi publik dan juga negara. Padahal, secara kenseptual, pendengar radio satu orang saja (one to one communication), yakni bila ada satu orang mendengar pesan melalui siaran RRI kemudian terjadi perubahan perilakunya dan menyampaikan pada lingkungannya, hal itu sudah menjadi benefit bagi negara.

Pasal 14 UU Penyiaran, 'Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ialah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat'. Ayat berikutnya menyatakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ialah Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)' serta mengatur tentang kedudukan dan fungsi dewan pengawas (dewas), dewan direksi, serta pembiayaannya melalui APBN dan APBD, iuran publik, iklan, dan sumbangan lain yang sah.

Konvensi PBB yang sudah dirativikasi memberi pesan LPP harus memaknai misi layanan publik yang dibiayai, serta diawasi dari dan oleh publik, baik langsung maupun tidak langsung, bahkan haram diintervensi secara politik dan komersial. Melalui LPP, publik juga mendapat edukasi, informasi dan hiburan yang dibutuhkan, jaminan pluralisme dalam penyiaran, diversifikasi program, kebijakan pemberitaan yang independen, pembiayaan yang tepat, akuntabel dan transparansi, serta dapat berfungsi sebagai landasan berdemokrasi.

Pointer konvensi PBB ini dipastikan RRI sebagai raison de'etre PSB merupakan misi dan tujuan utamanya. Jika dibandingkan dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC) yang bersiaran melalui radio, TV, dan daring dibiayai secara penuh (99%) oleh anggaran Pemerintah Federal Australia yang mendapat dukungan penuh oleh publik. Begitu juga dengan South Africa Broadcasting Corporation (SABC) yang seluruh program dan konten penyiaranya bergantung dari penjualan iklan (67%); Thailand sebagai satu-satunya broadcaster di ASEAN yang diseleksi sebagai PSB di negeri Junta militer membiayai PSB-nya dari komponen pajak tembakau (tobacco) dan minuman keras (liquer). Namun, misi layanan publiknya efektif dan mendapat dukungan publik.

Berbeda dengan British Broadcasting Corporation (BBC) yang sejak didirikan pada 1922, komitmen dan konsisten menjalankan misi PSB, yakni educate, inform, dan entertain yang kemudian mendapat kepercayaan publik hingga kini. Dengan demikian, bukan masalah pembiayaan LPP RRI dari komponen apa, melainkan identitas kelembagaan itu sendiri.

Dilema identitas

Thomas Jeferson dan Simor Peres mengingatkan apabila berkomitmen pada layanan publik (public service) yang 'kehormatan' dan 'moral' merupakan dasar untuk memperoleh public trust, Anda dan saya harus dimaknai sebagai public property. Yves Achille (1994) dalam jurnal internasional bertajuk Public Service Broadcasting in Global World, 2019, meyimpulkan layanan penyiaran publik kini menderita krisis identitas. Ia menunjukkan krisis tiga lapis PSB, yakni identitas, pembiayaan, dan fungsi.

Menurut Achille, jika krisis identitas dapat diselesaikan, diyakini masalah pembiayaan dan fungsi sesungguhnya hanyalah persoalan political will saja. Oleh karena itu, tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi yang mengakibatkan lumpuhnya revisi UU 32 (sejak 2009) merupakan sumbangan nyata pelambanan terhadap layanan penyiaran publik ketika dunia sedang dilanda dampak negatif medsos, seperti post-truth, disruption, hoaks, hate speech, dan fake news. Dalam kondisi itu, RRI belum tampil sebagai media pencerdasan yang dibutuhkan publik dan negara.

Belum lagi keberadaan Indonesia di wilayah cicin api (ring of fire) yang sangat membutuhkan peran advokasi publik RRI sebagai early warning.

Tidak jelas titik berat tertundanya keputusan terhadap revisi UU Penyiaran, apakah pada kepentingan politik atau ekonomi? yang pasti anggota DPR baru 2019-2024 dibebani tanggung jawab, termasuk pasal rumit tentang singlemug dan multimug, apakah pengelolaan digitalisasi itu diserahkan pada LP Publik atau LP Komersial?

Padahal, mimpi besar broadcaster RRI, rakyat, pemerintah, dan politisi agar RRI tepercaya dan berkelas dunia, seperti BBC-Inggris, ABC-Australia, atau NHK-Jepang, apakah berbadan hukum 'korporasi' atau lembaga semi negara yang lain.

Saat ini subsidi RRI dari APBN sebesar Rp1 triliun, yang 75% untuk belanja 6.000 pegawai dan lembaga, sedangkan Rp85 miliar untuk membiayai sekitar 2.500 jam siaran per tahun atau sekitar Rp150 per jam. Suatu paket pembiayaan media layanan publik negara yang jauh dari standar. Untuk itu, dibutuhkan Dekrit Presiden untuk memastikan arah jalan bagi publik dan negara di era multiplatform ini bukan saja untuk RRI, melainkan juga TVRI. Konsep tiga batu tungku (three stone-stove-concept) yang ditawarkan untuk mewadahi kepentingan publik, pemerintah, dan parlemen.

Tiga kanal itu ialah kanal publik, kanal pemerintah, dan kanal parlemen sebagai sebuah terobosan dalam satu sistem identitas negara dikelola LPP, yang kemudian akan menghasilkan publik yang cerdas; negarawan yang beretika; dan politisi yang bermoral.

Merespons warning mantan Ketua BBC Trust Lord Patten (2015) bahwa masa kejayaan telah berlalu, tidak ada lagi monopoli, dan LPP berada di persimpangan jalan sekarang, "Pilihan Anda hanya dua, mundur atau bangkit lebih besar lagi (retreat or renainsance)." Keputusan ada ditangan negara dan RRI. Dirgahayu ke-74 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

BERITA TERKAIT