11 September 2019, 05:40 WIB

Kemenkes Cermati Pasal Aborsi


(Rif/H-1) | Humaniora

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye.
 ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) masih menunggu kepastian hasil dari pembahasan RKUHP soal aborsi dan berjanji segera memberikan respons.

"Tentu nanti itu kalau sudah ada (ditetapkan menjadi RKUHP), tentu aturan di bawahnya (Permenkes) harus disesuaikan," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, kemarin, saat dikonfirmasi sikap kementerian terkait dengan adanya pasal aborsi yang tengah dibahas.

Jika memang ada yang kontradiktif dengan poin dalam Permenkes, baru disesuaikan. Anung menjelaskan bahwa ada pelaksanaan aborsi terhadap korban perkosaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan akibat Perkosaan tersebut harus melalui beberapa kriteria. "Syarat-syaratnya kan harus dipenuhi dulu, usia kehamilannya, kemudian psikologi, konsultasi, dan sebagainya," kata Anung.

Sebelumnya, Institute for Criminal Justice Reform dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia mendesak pemerintah dan DPR agar membuka kembali diskusi terkait dengan pidana aborsi dalam RKUHP. Alasannya, bagaimanapun juga, korban perkosaan harus dilindungi.

Beberapa pasal yang dinilai bermasalah, antara lain Pasal 251 ayat (1) tentang kriminalisasi memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan. Pasal 415 tentang kriminalisasi mempertunjukkan alat untuk menggugurkan kandungan. Pasal 470 ayat (1) tentang kriminalisasi setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan. (Rif/H-1)

 

BERITA TERKAIT