11 September 2019, 05:40 WIB

Penggunaan Dana BOS belum Transparan


Syarief Oebaidillah | Humaniora

 Foto/Dok. Pribadi.
  Foto/Dok. Pribadi.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. 

PENGGUNAAN dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum transparan. Publik kesulitan mengakses informasi dana BOS karena pengelolaannya didominasi kepala sekolah. Padahal, pengelolaan dana BOS harus melibatkan semua pihak, termasuk Komite Sekolah dan masyarakat, dari perencanaan hingga evaluasi.

"Penggunaan dana BOS tidak dapat diakses oleh publik sehingga transparansi dan akuntabilitasnya rendah. Tak heran, dugaan penyelewengan dana BOS terus saja mencuat," sebut Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, terjadinya dugaan penyelewengan dana BOS terjadi karena banyak laporan fiktif yang ia terima. Setiap wali murid meminta laporan dana BOS selalu tidak dikasih. "Kalau dahulu mereka banyak dijerat karena menyeleweng dari juknis. Kini laporannya sudah sesuai juknis, tetapi banyak kuitansi bodong dan terjadi markup," ujar Ubaid.

Ubaid pun meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertindak. Sekolah, kata Ubaid, harus tahu bahwa laporan penggunaan dana BOS ialah bagian dari informasi publik yang harus diketahui masyarakat luas.

Sesuai amanat undang-undang, Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi menegaskan, pemberian dana BOS diharapkan dapat membantu peningkatan pelaksanaan pendidikan hingga ke pelosok daerah. Untuk pengawasannya, lanjut Didik, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP).

"Karena dana BOS merupakan dana transfer secara hukum sudah diberikan kepada daerah. Nah, pihak pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melakukan pengawasannya," katanya saat ditemui di kantornya, kemarin.

Sementara itu, pemerintah pusat melakukan pengawasan melalui Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang sifatnya sampling. Namun, jika memang ada temuan dan bukti-bukti penyimpangan, pemerintah mempersilakan masyarakat untuk melaporkan.

"Kalau ada laporan dan buktinya, pihak pemerintah melalui Kemendikbud siap menerjunkan tim Inspektorat Jenderal ke daerah."

Dalam pengelolaan dana BOS, imbuhnya, Kemendikbud bertugas menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dana BOS. Sementara itu, pengelolaan BOS ialah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

1,75 juta gawai

Didik menambahkan, dana BOS tahun ini salah satunya digunakan untuk pengadaan 1,75 juta gawai yang akan diberikan pada 3.600 sekolah di Tanah Air. Dana untuk pengadaan gawai itu berasal dari dana BOS Afirmasi dan Kinerja.

Menurutnya, gawai tersebut diberikan pada sekolah yang berada di daerah pinggiran dan memiliki kinerja yang bagus. Gawai tersebut tidak diberikan pada siswa, tapi menjadi aset sekolah.

Di dalam gawai tersebut, akan dimasukkan konten platform digital Kemendikbud sebagai sumber pembelajaran di sekolah. (Ant/H-2)

BERITA TERKAIT