10 September 2019, 18:54 WIB

Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru masih Bisa Berubah


Andhika prasetyo | Ekonomi

MI/ Pius Erlangga
 MI/ Pius Erlangga
oto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (30/8)

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan anggaran pembangunan ibu kota baru masih dapat berubah karena mengikuti pelbagai kondisi, terutama ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengungkapkan, pemerintah masih terus mengaji dan mematangkan desain lokasi-lokasi ibu kota baru.

Proses tersebut diperkirakan akan berjalan hingga akhir tahun ini sehingga besaran anggaran baru akan difinalisasikan pada tahun depan.

"Kami ingin membuat ini seoptimal mungkin, setajam mungkin. Kami masih matangkan desain dan segala sesuatunya," ujar Rudy di Jakarta, Selasa (10/9).

Baca juga: Rusia Siap Bantu Pembangunan di Ibu Kota Baru

Ia pun memastikan pemerintah tidak akan jor-joran menggunakan APBN untuk membiayai pembangunan ibu kota. Porsi swasta akan didorong jauh lebih besar, bahkan mencapai 80% agar anggaran negara tidak jebol.

"Kita bisa gunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau bahkan PINA (Pembiayaan lnvestasl Non-Anggaran Pemerintah). Sudah ada contoh infrastruktur yang murni seluruhnya dari swasta seperti Bandara Kertajati dan Tol Becakayu," tandas Rudy.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut perkiraan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun yang berasal dari APBN dan swasta. Jumlah tersebut akan dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran. (OL-8)

BERITA TERKAIT