10 September 2019, 08:05 WIB

Soal Wagub DKI, Gerindra Ikut PKS


Ins/Put/J-3 | Megapolitan

MI/Arya Manggala
 MI/Arya Manggala
Ilustrasi -- Suasana di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 10 September 2015

FRAKSI Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menegaskan partainya mendukung usulan nama cawagub DKI yang diusulkan PKS. Syarif yang juga Wakil Ketua DPRD DKI sementara ini membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono yang mengusulkan dua nama dari partainya untuk dipilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

"Itu usulan pribadi (Arif Pouyono), pendapat pribadi. Saya bilang kita hormati usulan itu, tapi itu kan bukan sikap resmi partai. Gimana kita mau mengomentari wong belum ada perubahan dari Gerindra," kata Syarif di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Menurut Syarif, lebih baik menunggu hingga kelar rapat paripurna. Nanti ketahuan apakah ada perubahan atau tidak. Soal pemilihan wagub DKI ini, menurutnya, bagian dinamika rapat tata tertib di DPRD. Syarif mengatakan ada permintaan dari PKS agar pemilihan wagub dimasukkan ke batang tubuh tatib. Pemilihan wagub DKI rencananya akan dilaksanakan setelah pembahasan tata tertib dan alat kelengkapan dewan (AKD) rampung.

"Nah kapan pelaksanaannnya? Tunggu ketok palu tatib. Kalau misalnya teman-teman di fraksi (DPRD) tidak menyetujui usulan PKS, ada kemungkinan bikin pansus lagi untuk melanjutkan pansus yang kemarin," jelasnya.

Terkait ini, politikus PKS yang duduk di DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menolak keras nama baru yang diusulkan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.

"Bagi PKS masih kedua nama itu. Sampai hari ini pengusul-an dua nama baru dari Arief Poyuono belum sampai di meja saya dari DPP PKS. Jadi biarkan itu menjadi (bagian) internal Partai Gerindra," tandas Suhaimi, beberapa waktu lalu.

Pada Februari 2019, kedua partai sudah mengunci nama Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai calon pengganti Sandiaga Uno yang mundur dari Wagub DKI Jakarta. Achmad dan Agung berasal dari PKS.

Suhaimi yang ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD DKI periode 2019-2024 menyatakan penggantian cawagub hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya rapat paripurna pemilihan wagub di DPRD DKI deadlock atau pemilihan tidak terlaksana karena jumlah peserta tidak kuorum.

Jika demikian, bisa diartikan anggota DPRD menolak dua nama cawagub. Kedua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017, yakni Partai Gerindra dan PKS, selanjutnya berunding untuk menentukan kelanjutan pemilihan dengan mengajukan dua nama baru cawagub. (Ins/Put/J-3)

BERITA TERKAIT