10 September 2019, 06:00 WIB

Produsen Tekstil Minta Proteksi


(Ata/E-2) | Ekonomi

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
 ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah pekerja meyelesaikan pembuatan pakaian di pabrik garmen PT Citra Abadi Sejati, Bogor, Jawa Barat

BESARNYA volume impor ketimbang produksi lokal membuat pelaku usaha tekstil mendesak pemerintah memberlakukan tarif bea masuk.

"Minggu ini kita akan ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk minta perlindungan. Kita berkomunikasi secara intens untuk diberlakukannya tarif bea masuk oleh KPPI," kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat di Jakarta, kemarin.

Para pengusaha tekstil yang tergabung dalam API meminta pemerintah memberlakukan tarif 2,5%-18% sebagai bea masuk produk tekstil impor.

Hal itu harus dilakukan sebagai safeguard industri tekstil dalam negeri.

API merujuk pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut kinerja perdagangan industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) terus mengalami penurunan.

Rata-rata pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir, ekspor pada industri TPT memang naik 3%. Sebaliknya impor naik jauh lebih pesat ke angka 10,4%. Adapun neraca perdagangan pada industri TPT terus tergerus dari US$6,08 miliar pada 2008 ke US$3,2 miliar pada kuartal I 2019.

Padahal, di sisi lain, konsumsi per kapita terus tumbuh. Pada 2018 tercatat pertumbuhan konsumsi TPT sebesar 8,13 ton atau naik 4% secara tahunan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta menambahkan bahwa banjirnya impor itu terjadi di industri hulu tekstil, yakni produksi serat dan benang.

Akibatnya, produk dari industri hulu, khususnya di sektor pembuatan kain, kalah bersaing dengan kain impor karena tidak banyak diserap industri garmen di hilir.

"Di sini pertumbuhan konsumsi diambil oleh impor. Kita tidak menikmati pertumbuhan konsumsi masyarakat," kata Redma. (Ata/E-2)

BERITA TERKAIT