09 September 2019, 19:40 WIB

Gubernur Aichi Jepang Minta Tambahan Tenaga Kerja Indonesia


Dero Iqbal Mahendra | Internasional

Ist
 Ist
Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Gubernur Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang, Hideaki Ohmura

GUBERNUR Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang, Hideaki Ohmura, menyampaikan harapannya agar Indonesia menambah tenaga kerja terampil di wilayahnya. Hal tersebut disampaikannya kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dalam kunjungannya hari ini.

"Selama ini perusahaan-perusahaan dari Aichi seperti Toyota sudah melakukan training atau pengembangan SDM di Indonesia. Tetapi saat ini Jepang atau Aichi juga mengalami kekurangan SDM atau tenaga kerja, oleh karena itu kami menawarkan juga bagaimana mengirimkan tenaga kerja atau anak magang yang sudah mendapatkan pembekalan di sini," tutur Ohmura di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Senin (9/9).

Ohmura mengambil perbandingan saat ini tenaga kerja Indonesia yang berda di Aichi baru berkisar 7 ribu orang. Jumlah tersebut masih kalah jauh dengan tenaga kerja dari negara lainnya. Misanya saja Vietnam sekitar 30 ribu pekerja, Filipina 35 ribu pekerja bahkan Brasil mengirimkan 60 ribu pekerja.

Ia pun menilai dengan keinginan Pemerintah Indonesia memajukan kualitas SDM-nya dan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar peluang Indonesia meningkatkan tenaga kerja ke tempatnya masih terbuka.


Baca juga: Dubai Expo Jadi Ajang Branding Indonesia Emas di Mata Dunia


Menurut Ohmura, Wapres sendiri menyambut positif usulan tersebut, dan ingin mendirikan pusat pusat pelatihan bahasa Jepang agar tenaga kerja yang dikirimkan nantinya sudah siap untuk bekerja di Jepang.

"Kami juga sangat berminat untuk ikut terlibat dalam melakukan pendidikan atau pelatihan vokasi," terang Ohmura.

Lebih lanjut ia menyampaikan keinginan Wapres agar nantinya sektor yang di buka bukan hanya berkisar terkait otomotif, tetapi juga sektor lainnya khususnya industri makanan.

Dalam kesempatan tersebut Ohmura juga menyinggung terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Indonesia yang menurutnya harus terus dilanjutkan oleh pemerintah. (OL-1)

BERITA TERKAIT