09 September 2019, 18:58 WIB

Kemenpora Tepis Ada Ekspoitasi Anak di Audisi Djarum


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Olahraga

ANTARA/YUSUF NUGROHO
 ANTARA/YUSUF NUGROHO
 Sejumlah pebulutangkis hasil Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis mengikuti latihan di GOR Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Senin (9/9).

KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) angkat bicara perihal rencana penghentian Audisi Umum Beasiswa Djarum Beasiswa setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuding adanya eksploitasi anak dalam kegiatan tersebut.

Dalam surat yang dikirimkan langsung kepada Ketua KPAI, Susanto, pihak Kemenpora mencatat tujuh poin yang berisikan keberatan dengan pernyataan KPAI tersebut.

Baca juga: Ketua KOI akan Panggil PB Djarum dan KPAI

Menurut pihak Kemenpora, dugaan KPAI terkait adanya tindakan eksploitasi anak pada kegiatan Audisi Bulu Tangkis Djarum Foundation kurang tepat lantaran pihak Kemenpora tak melihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang diatur Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pihak kemenpora juga melihat seluruh kegiatan audisi umum Djarum khususnya beasiswa bulu tangkis telah berjasa dengan menelurkan atlet bulu tangkis kelas dunia.

Itu sebabnya tuduhan KPAI bahwa Djarum Foundation telah melakukan tindakan yang memenuhi klasifikasi pelanggaran Pasal 76 I dan Pasal 76 J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindangan anak, dirasa tak tepat. Sebab jika hal itu benar, aparat kepolisian tentu akan menerbitkan surat perintah penyelidikan.

Kemenpora menambahkan bahwa PB Djarum melalui audisi beasiswa sendiri sudah menyumbang begitu banyak atlet bulu tangkis yang berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Pebulu tangkis seperti, Kevin Sanjaya Sukamuljo, adalah lulusan dari audisi Djarum yang bisa berprestasi mengharumkan nama Indonesia hingga saat ini.

Melalui surat ini, Pihak Kemenpora sangat terbuka bila KPAI ingin mengadakan rapat dalam rangka klarifikasi lanjutan dengan menghadirkan instansi berwenang terkait. (RO/*/A-3)

BERITA TERKAIT