09 September 2019, 17:15 WIB

Wiranto Sebut Masih Ada Provokasi Demonstrasi Susulan di Papua


Golda Eksa | Politik dan Hukum

ANTARA/Renald Ghifari
 ANTARA/Renald Ghifari
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan aparat keamanan menerima laporan adanya hasutan melalui selebaran gelap terkait rencana unjuk rasa susulan di wilayah Papua. Pihak keamanan pun tengah menyelidiki siapa pelaku yang sengaja memprovokasi masyarakat tersebut.

Sejauh ini aparat keamanan masih memonitor perkembangan di lapangan. Belum diketahui pula siapa pelaku penyebar informasi hasutan itu. Meskipun demikian, kondisi di Papua dan Papua Barat dalam keadaan kondusif.

Baca juga: Polisi Tangkap Aktor Intelektual Kerusuhan Papua

"Per hari ini dari laporan yang kita terima, kondisi di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat juga kembali normal," ujar Wiranto kepada wartawan seusai memimpin rapat membahas kondisi Papua dan Papua Barat, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/9).

Ia menambahkan, para pejabat yang sebelumnya berada di Papua dan Papua Barat, seperti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, telah melaporkan perkembangan terakhir di bumi cenderawasih kepada Presiden Joko Widodo.

"Dan petunjuk Presiden sangat jelas bahwa kondisi yang sangat baik kondusif terus dipertahankan. Beliau juga concern masalah adanya eksodus pelajar/mahasiswa Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di luar Papua, di Indonesia, ini juga kita akan bahas di dalam rapat dan menjadi perhatian kita bersama." tandasnya.

Menurut dia, pemerintah memastikan bahwa kelompok separatis yang dipimpin Benny Wenda merupakan dalang di balik unjuk rasa yang berakhir ricuh di beberapa titik di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Pilkada di 252 Daerah akan Menelan Rp10,9 Triliun

Benny Wenda selaku pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terus memberikan informasi yang tidak benar terkait kondisi di Papua.

"Konspirasi itu sudah sangat jelas. Kita minta mereka menghentikan aktivitas itu, menghentikan memprovokasi menghasut masyarakat Papua, Papua Barat," pungkasnyna. (OL-6)

BERITA TERKAIT