09 September 2019, 04:40 WIB

Terjun ke Politik Praktis karena Kinerja DPRD Buruk


Putri Anisa Yuliani | WAWANCARA

 MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
  MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
WILLIAM ADITYA SARANA: Anggota DPRD Fraksi PSI di Kantor DPRD DKI Jakarta,

DPRD DKI periode 2019-2024 mencatatkan rekor dengan banyak wajah baru jika dibandingkan dengan petahana. Muncul debutan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga mencatatkan rekor dengan anggota termuda bernama William Aditya Sarana.

Pria kelahiran 5 Februari 1996 tersebut menginjak usia 23 tahun saat dilantik menjadi anggota DPRD pada 26 Agustus 2019. Ia belum resmi lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ketika dilantik sebab baru diwisuda pada 30 Agustus. Ikuti wawancaranya bersama Putri Anisa Yuliani dari Media Indonesia.

Ini karier awal setelah lulus kuliah. Kenapa masuk DPRD?

Saya pertama mengenal politik di bangku kuliah. Saya aktif di politik kampus. Saya pernah menjadi anggota kongres mahasiswa dan pernah menjadi ketua mahkamah mahasiswa. Di kampus saya mengambil hukum tata negara. Jadi, politik itu bukan sesuatu yang asing. Saya terjun ke politik praktis karena ada PSI. Kami diseleksi pakai pansel, enggak perlu kenalan, enggak perlu bayar uang kita bisa jadi caleg. Kalau tidak ada PSI mungkin saya tidak akan terjun.

Apa motivasi terjun ke politik praktis?

Motivasi saya karena melihat kinerja pemerintah daerah saat ini buruk. Seperti DPRD DKI, tidak ada satu pun yang melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Sampai KPK bilang 'jangan pilih petahana'. Sampai separah itu. Kinerja Gubernur DKI saat ini juga rendah. Dua institusi itu yang membuat saya akhirnya ingin terjun ke politik praktis. APBD begitu besar harus ada pengawasan ketat.

Apa tidak takut dicap sama-sama bobrok?

Satu pekan awal ini kita sudah memberikan contoh yang beda. Kami buka posko pengaduan, akhirnya beberapa juga buka, NasDem buka, PDIP akan buka. Lalu kami menolak pin emas karena pemborosan. Kami apresiasi fraksi lain yang membuka posko pengaduan. Kami bukan menganggap saingan, tapi justru senang. Kita menerima aduan masyarakat Jakarta untuk sama-sama diselesaikan. Kalau cuma kami delapan orang, kan enggak cukup. Kami bawa banyak perubahan seminggu ini.

Masuk komisi apa?

Saya maunya di A, pemerintahan, tetapi negosiasinya seperti apa di partai, saya ikut saja.

Bagaimana kinerja gubernur saat ini?

Kalau menurut saya, malah terjadi kemunduran. Tanah Abang awalnya rapi. Tidak ada PKL. Sekarang PKL kembali ke jalan dan trotoar membuat semrawut. Makanya saya gugat ke Mahkamah Agung.

Ibu Kota akan pindah. Bagaimana pandangan Anda?

Saya setuju. Misal Jakarta lumpuh, lumpuh juga pemerintahan kita. Jakarta juga kan rawan bencana. Harus terpisah ibu kota dan pusat perekonomian agar tidak habis ketika pusat perekonomian lumpuh.

Soal pin emas sempat panas. Benarkah PSI tidak terima pin emas?

Iya ini pin kuningan. Kami tetapkan tidak terima pin emas. Kami berterima kasih kepada Sekretaris DPRD sudah memberikan pin kuningan stok lama. Sekretaris menyetok pin-pin kuningan untuk anggota-anggota yang pinnya hilang. Kan suka pada hilang tuh karena kecil.

Ada tantangan dari politikus Partai Gerindra M Taufik supaya tidak terima gaji dan tunjangan. Setujukah?

Bang Taufik itu enggak bisa membedakan mana yang hak dan pemborosan. Kita enggak menolak pin, tapi bahannya. Kenapa sih harus emas? Kan bisa bahan lain. DPRD daerah lain banyak pin kuningan. Masyarakat DKI masih banyak yang susah, kemudian ada pin emas nyantol di baju anggota dewan. Menurut saya, itu seperti penghinaan kepada masyarakat yang kesusahan. Karena pin emas simbol pemborosan, kami tolak. PSI siap mengawal efisiensi anggaran dan siap menolak pemborosan. (J-1)

BERITA TERKAIT