09 September 2019, 02:10 WIB

Pendidikan Vokasi Berbasis Industri


Amich Alhumami Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/Bappenas | Opini

MI/Duta
 MI/Duta
Opini

SUDAH menjadi aksioma umum dan terbukti pula secara empiris bahwa modal manusia merupakan input yang sangat penting dalam ekonomi. Modal manusia mengandung dua elemen pokok; pendidikan dan kesehatan. Dalam berbagai kajian ilmiah, para ahli ekonomi pembangunan berargumen bahwa pendidikan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas (Lucas 1988; Barro 2001; Todaro & Smith 2011; Barro & Lee 2015).

Pada level individu, tingkat pengembalian investasi untuk pendidikan secara jelas tecermin pada produktivitas tenaga kerja, bahkan tambahan satu tahun saja lama sekolah (year of schooling) dapat meningkatkan rata-rata 10% pendapatan (Psacharopoulos & Patrinos 2004). Esensi pandangan para ahli ekonomi pembangunan ini dapat diringkas dalam kalimat pendek; the needs of the future economy demand that human capital investment should focus on improving the quality and relevance of education and better fostering skills.

 

SDM dan produktivitas

Maka dari itu, sepenuhnya dapat dipahami bila pemerintahan baru 2019-2024 Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin akan fokus pada pembangunan SDM dengan memberi perhatian serius pada pendidikan. Hal itu sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia berkembang menjadi negara maju dan berpendapatan menengah/tinggi; bergerak dari kelompok lower middle income economies (pendapatan per kapita antara US$1.006-US$3.955) ke kelompok upper middle income economies (pendapatan per kapita antara US$3.956-US$12.235).

Tentu saja, upaya ini harus dibarengi pula dengan menyiapkan SDM berkualitas melalui pendidikan vokasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan industri. Paling kurang ada dua argumen yang mendasari mengapa pendidikan vokasi penting. Pertama, upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan memacu produktivitas suatu negara, antara lain diperlukan pasokan tenaga kerja terampil dan ahli yang bekerja di sektor-sektor utama penggerak perekonomian nasional.

Kedua, di banyak negara pendidikan vokasi selalu menjadi pilihan pragmatis untuk membekali penduduk usia muda produktif mengenai pengetahuan know-how dan keterampilan teknikal--suatu kemahiran teknis yang sangat diperlukan di dunia industri dan lapangan kerja.

Data Sakernas (Agustus 2018) menunjukkan bahwa sebanyak 59% tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SMP ke bawah atau sebanyak 72,8 juta dari total 124 juta pekerja. Data ini menggambarkan bahwa mayoritas tenaga kerja tidak punya pengetahuan memadai dan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.

Data Sakernas ini sejalan dengan temuan survei regional yang dilakukan Asian Productivity Organization (September 2018) bahwa laju pertumbuhan produktivitas pekerja Indonesia--yang diukur dengan pendapatan--paling rendah di antara pekerja di negara-negara Asia Tenggara hanya 1,37%. Sementara itu, laju pertumbuhan produktivitas pekerja di Malaysia mencapai 2,16%, Vietnam 4,39%, dan Thailand 5,20%. Sangat jelas, ada korelasi kuat antara kualifikasi pendidikan tenaga kerja dan tingkat produktivitas yang menghasilkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan bagi pekerja. Maka itu, ikhtiar untuk meningkatkan produktivitas nasional harus ditempuh dengan membangun pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri.

 

Vokasi dan kebutuhan industri

Ada kecenderungan penyelenggaraan pendidikan vokasi hanya menekankan aspek pasokan (supply side) dan tidak menimbang aspek kebutuhan (demand side). Padahal, aspek kedua inilah yang justru lebih menentukan tingkat keterserapan lulusan-lulusan lembaga pendidikan vokasi di pasar kerja. Selain itu, pendidikan vokasi juga diselenggarakan banyak kementerian sehingga jumlah lulusan menjadi tidak terkendali yang menyebabkan kelebihan pasokan.

Pada sisi lain, industri yang terus berkembang juga membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus yang harus diantisipasi lembaga pendidikan vokasi. Karena itu, lembaga pendidikan vokasi harus mengembangkan program studi sesuai bidang keahlian yang menjadi tuntutan pasar dan industri (market demand), antara lain bidang konstruksi, pertanian, perikanan, pelayanan kesehatan, pariwisata, industri kreatif, industri 4.0, dan teknologi informasi.

Dalam laporan World Economic Forum (WEF 2018) mencatat, dalam lima tahun terakhir banyak jenis pekerjaan yang hilang, tapi bermunculan jenis-jenis pekerjaan baru yang memerlukan keahlian tinggi dan keterampilan khusus, sejalan dengan perubahan peta ketenagakerjaan dan tren pergeseran a new human-machine frontier within existing work tasks. Pada 2018, rata-rata 71% suatu jenis pekerjaan di industri dijalankan manusia dan hanya 29% yang dioperasikan mesin. Pada 2022, suatu pekerjaan yang bertumpu pada manusia diperkirakan akan menurun tajam menjadi 58% akibat otomasi, sedangkan pekerjaan yang bertumpu pada mesin akan meningkat signifikan menjadi 42%.

Di era industri 4.0, pekerjaan yang mengandalkan mesin dan algoritme akan semakin dominan. Pada 2022, sebanyak 62% pekerjaan terkait dengan information and data processing dioperasikan mesin, yang pada 2018 hanya 46%. Sampai 2022, diperkirakan sebanyak 75 juta pekerjaan akan lenyap, tapi tercipta sebanyak 133 juta pekerjaan baru akibat perubahan peran dalam pembagian kerja antara manusia, mesin, dan algoritme.

 

Investasi modal manusia

Pendidikan harus dimaknai sebagai investasi modal manusia yang tecermin pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi. Investasi di bidang pendidikan niscaya memberi manfaat sosial-ekonomi, terutama berkaitan dengan pasokan tenaga kerja cakap, terampil, dan mahir yang menjadi instrumen vital dalam meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, kebijakan dasar investasi pendidikan harus sejalan dengan transformasi struktural ekonomi dan pergeseran peta kebutuhan tenaga kerja terampil yang diperlukan industri. Maka itu, perencanaan tenaga kerja harus diselaraskan dengan perencanaan ekonomi dan industri untuk merespons kebutuhan pasar kerja secara lebih tepat dan akurat. Selain itu, tenaga kerja juga harus memiliki keahlian khusus dan keterampilan spesifik yang dapat dipenuhi melalui pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi akan memberi manfaat besar dan punyai nilai ekonomi tinggi apabila dirancang berbasis demand-driven approach. 

BERITA TERKAIT