08 September 2019, 18:30 WIB

Pencabutan Subsidi Listrik Dikhawatirkan Picu Inflasi


Atalya Puspa | Ekonomi

 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
SUBSIDI LISTRIK PELANGGAN 900 VA DICABUT

PEMERINTAH akan mencabut subsidi listrik bagi golongan 900 volt ampere (VA) pada 2020 mendatang. Kesepakatan tersebut diambil saat rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Berkaitan dengan itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengungkapkan pencabutan subsidi listrik dinilai kurang tepat di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat. Bhima menilai, hal itu bisa berdampak pada kenaikan inflasi yang cukup besar.

Baca juga: Ekonom: Jadikan RAPBN Sebagai Peta Jalan Kebijakan

"Kejadiannya bisa berulang seperti tahun 2017 lalu dimana pemerintah mencabut subsidi rumah tangga yang dikategorikan mampu. Imbasnya inflasi administered prices naik menjadi 8.7% di tahun 2017, dipicu salah satunya karena pencabutan subsidi listrik," kata Bhima kepada Media Indonesia, Minggu (8/9).

Di sisi lain, kata Bhima, pencabutan subsidi listrik akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Disposable income yang seharusnya digunakan untuk belanja lain, sambung dia, akhirnya sebagian ikut tergerus untuk membayar tagihan listrik.

"Artinya ada tekanan daya beli. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh di bawah 5% dan efek ke pertumbuhan ekonomi mungkin melambat ke 4.9%," imbuhnya.

Selain itu, hal paling mendasar yang dikhawatirkan terjadi adalah data pelanggan PLN yang masih bermasalah. Hal itu kemudian bisa menimbulkan subsidi yang diberikan pemerintah salah sasaran.

"Jadi pemerintah dan PLN validasi data dulu secara hati-hati sebelum main cabut subsidi. Imbas ke angka kemiskinan juga perlu diperhatikan kalau data belum valid," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai teknis pencabutan subsidi listrik tersebut. Meskipun begitu, dirinya meyakini pencabutan subsidi listrik dilakukan agar bantuan dari pemerintah dapat dirasakan lebih efisien dengan menyasar kelompok miskin saja. Nantinya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendata masyarakat miskin yang akan mendapatkan subsidi tersebut.

"Intinya, DPR meminta yang disubsidi hanya konsumen 900 VA untuk kelompok miskin. Datanya akan dikoordinasikan dengan Kemsos yang koordinir data penduduk miskin berdasarkan data terpadu dari TNP2K dan basis data BPS" ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah upayakan subsidi listrik pada APBN tahun 2020 lebih tepat sasaran. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran, pemerintah dan DPR menyepakati besaran subsidi listrik dalam anggaran 2020 adalah sebesar Rp54,79 triliun, bergeser dari usulan awal pemerintah pemerintah sebesar Rp62,21 triliun. Angka ini didapatkan setelah pemerintah mencabut subsidi listrik untuk 24,4 juta pelanggan 900 VA pada tahun 2020.

Baca juga: Kopi Berpeluang jadi Komoditas Unggulan Indonesia

Pasalnya, selama ini ada dua jenis pelanggan yang menerima subsidi listrik daya 900 VA, yaitu pelanggan miskin dan rumah tangga mampu. Pelanggan 900 VA yang miskin mencapai 7,17 juta pelanggan, sedangkan RTM mencapai 24,4 juta pelanggan.

“Angka 54,79 triliun merupakan angka dengan kondisi pelanggan 900 VA yang terkategori rumah tangga mampu tidak lagi menerima tarif subsidi, namun masih ada pelanggan yang terkategori rumah tangga miskin sebesar 7,17 juta yang tetap menerima tarif subsidi di tahun 2020,” jelas Suahasil di Gedung Nusantara II, Selasa (3/9). (OL-6)

BERITA TERKAIT