04 September 2019, 10:55 WIB

Lebih Kaya semakin Bahaya


Dwi Apriani | Nusantara

SUMATRA Selatan menjadi salah satu daerah dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Namun, seperti diakui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Robert Heri, kerja pertambangan di wilayahnya bermasalah dengan reklamasi dan penambangan liar.

"Penambangan batu bara ilegal berdaya rusak besar karena mereka mengeksploitasi dengan membuat tambang bawah tanah. Ada delapan titik tambang batu bara ilegal bawah tanah di Muara Enim," paparnya.

Dari satu titik lokasi tambang ilegal, kerugian negara bisa mencapai Rp54 miliar. Kerugian makin besar karena pelaku penambangan ini tidak akan melakukan reklamasi.

Perihal reklamasi, tidak hanya penambangan ilegal yang akan lari. Sebanyak 68 usaha tambang resmi dan berizin di Sumatra Selatan juga belum menempatkan dana jaminan reklamasi. Izin para pemilik usaha itu terancam dicabut.

Robert Heri menambahkan total izin usaha pertambangan di wilayahnya mencapai 362 izin. Namun, dari hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, 222 izin dicabut sehingga saat ini menyisakan 140 izin. Cadangan batu bara di provinsi itu diperkirakan mencapai 47% cadangan nasional, dengan rata-rata produksi 48 juta ton per tahun.

Terpisah, Gubernur Herman Deru mengaku tugas terbesar pemerintah terkait tambang ialah reklamasi. "Eksploitasi terus-menerus akan membuat alam semakin rusak."

Moratorium

Kerusakan lingkungan juga dirasakan warga di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat penambangan galian C ilegal di perbukitan antara Mangkubumi dan Indihiang sepanjang 4 kilometer, warga di tiga kecamatan sangat dirugikan.

"Warga Mangkubumi, Indihiang, dan Bungursari tidak bisa menikmati air bersih karena mata air hilang akibat penambangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berwenang atas perizinan tambang harus segera bertindak dengan menutup semua penambangan liar," kata Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat, Dedi Kurniawan, kemarin.

Selain tambang liar, ia juga mendesak dilakukan moratorium penambangan bahan tambang golongan C yang resmi. Untuk pemulihan lingkungan, moratorium idealnya dilakukan selama lima tahun.

"Penghentian penambang-an harus dilakukan karena merusak lingkungan dan ke-seimbangan alam. Moratorium juga menghindarkan warga menjadi korban bencana alam, seperti tanah longsor, perubahan iklim, dan kekeringan yang sudah mengancam sejumlah titik di Kota Tasikmalaya," lanjutnya.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Penambangan batu dan pasir liar yang dilakukan sejumlah perusahaan telah merusak bentang alam di wilayah itu.

"Sudah beberapa perusahan tambang galian C yang ditindak tegas karena tidak memiliki izin. Mereka menambang dengan cara ngawur sehingga merusak alam, menimbulkan erosi, dan ke depan bisa menyebabkan longsor," aku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Petlerus Pedo Maran.

Aparatur pemerintah di tingkat kabupaten saat ini memang tak bisa berbuat banyak terhadap aktivitas pertambangan. Pasalnya, sejak 2016, perizinan dan pengawasan tambang dilakukan pemerintah provinsi.

"Kewenangan kami sangat terbatas. Kami bertindak ketika warga mengeluhkannya. Selebihnya itu kewenangan provinsi," tambah Petlerus. (AD/FB/N-2)

BERITA TERKAIT