04 September 2019, 08:24 WIB

Sejumlah Sentana Dalem Harus Keluar Dari Keraton


Widjajadi | Nusantara

LANGKAH penyelesaian sengketa internal di Keraton Surakarta sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kembali terkendala seiring munculnya surat maklumat Raja Pakoe Boewono XIII tertanggal 26 Agustus 2019. Dalam surat itu tertulis ada keinginan agar sejumlah sentana dalem mengosongkan bangunan dalam keraton yang ditempati, paling lambar 2 September 2019.

"Ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi pada November dua tahun silam, beliau memberikan arahan, agar dilakukan penyelesaian secara komprehensif. Duduk bersama dan saling mengisi, untuk mendapatkan solusi terbaik bagi pengembangan dan pelestarian Keraton. Tapi ini malah ada surat Sinuhun seperti itu (meminta pengosongan), bagaimana bisa  terlaksana," tutur Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta,GKR Wandansari menyikapi surat PB XIII, Rabu (4/9).

Menurut putri terkasih mendiang PB XII yang akrab dipanggil Gusti Moeng ini, dirinya belum menerima surat PB XIII. Namun ia sudah mendapatkan pemberitahuan dari putri kandung PB XIII, yakni GRAy Timur Rumbai Kusuma Dewayani bahwa ada sentana dalem (pangeran dan putri dalem)  yang ikut  ditundung keluar dari Keraton, karena dianggap tidak memiliki izin dari Sinuhun.

Dalam surat tersebut, tercantum nama GRM Suryo Bandono/GPH Puger, GRAy Koes Moertiyah, KP Eddy Wirabhumi, GRAy Koes Supiyah, GRAy Koes Handariyah, GRAy Koes Isbandiyah, GRAy Koes Indriyah. Selain itu, ada nama GRAy Timoer Rumbai Kusuma Dewayani yang tak lain putri PB XIII, BRM Bimo Rantas, BRM Adityo Soeryo Herbanu, BRM Sardiatmo Brotodiningrat, BRM Djoko Marsaid, RM Djoko Budi Suharnowo, dan KRMH Bambang Sutedjo.

Dalam surat tersebut tertulis, Ketua Lembaga Hukum Keraton Surakarta KP Eddy Wirabhumi menimpali, ketimbang membuat surat yang isinya tidak menentramkan, alangkah baiknya duduk bersama, bagaimana mencari solusi terbaik, sebagaimana arahan Presiden Jokowi yang pernah disampaikan kepada Gusti Moertiyah.

"Jangan malah menshare sesuatu, yang membuat tidak nyaman bagi mereka sendiri. Mestinya sebagai lembaga adat, memberikan contoh baik, dengan norma ketimuran. Sehingga mempercepat proses rekonsiliasi damai, sebagaimana harapan presiden," imbuh Wirabhumi.

Ia menegaskan, mereka yang disebut dalam surat sinuhun tersebut, semua menempati bangunan aset keraton dengan izin dari keraton. Karena itu aneh  kalau kemudian muncul surat Sinuhun PB XIII yang oleh pengacaranya, disebut mengacu Keputusan Presiden (Keppres) nomor 23 tahun 1988 tentang status dan pengelolaan keraton.

Wirabhumi juga sangat yakin,polisi sebagai alat negara tidak akan serta merta membantu proses pengosongan paksa, karena tindakannya juga akan berimplikasi hukum.

"Bahkan Gusti Timur sendiri meminta perlindungan kepada polisi sebagai alat negara, karena terdampak surat pengosongan yang dikehendaki sinuhun," imbuh dia sekali lagi.

Yang jelas, lanjut Wirabhumi dan  Gusti Murtiyah, bahwa mereka yang terkena dampak surat raja tersebut, menempati bangunan aset keraton sudah mengantongi izin dari keraton.

"Semua lembaga atau yayasan yang menempati bangunan aset keraton itu, sudah mendapatkan izin dari keraton," tegas Wirabhumi sekali lagi.

Pada bagian lain kuasa hukum PB XIII, yakni Ferry Firman Nurwahyu menolak kalau tindaklanjut surat PB XIII tertanggal 26 Agustus itu sebagai upaya pengusiran.

"Ini bukan pengusiran, tetapi penertiban. Dan sudah dilakukan berkali kali sejak April 2017. Dan Sinunuh melaksanakan ini sebagai kewajiban sebagai raja," katanya kepada para  wartawan yang menghubungi lewat telepon genggam.

Ia tidak mau menanggapi adanya penjelasan, bahwa mereka yang diminta mengosongkan bangunan aset keraton itu sudah mendapatkan izin dari PB XII.

"Sekarang yang berkuasa siapa, dan mereka ribut dengan siapa. Ini NKRI,jadi harus patuh dan taat asas," tegasnya.

baca juga: Diduga Ada Bidang Jalan tidak Sesuai Kaidah Konstruksi

Pada sisi lain, Ferry menegaskan, bahwa surat yang ditandatangani Raja PB XIII ini mengacu kepada Keppres 23/1988. Ia menyebut, Sinuhun PB XIII tidak pernah melakukan sesuatu tanpa dasar hukum. Dan dalam perjanjian perdamaian, Lembaga Dewan Adat (LDA) itu harus bubar, dan bukan membubarkan diri. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT