02 September 2019, 16:52 WIB

Honor RT/RW di Bekasi Belum Dibayar hingga Delapan Bulan


Gana Buana | Megapolitan

ANTARA/Fakhri Hermansyah
 ANTARA/Fakhri Hermansyah
Warga berolahraga di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/8/2019). 

HONOR pengurus RT, RW, tokoh masyarakat dan kader Posyandu di Kota Bekasi belum dibayarkan sejak Januari 2019 lalu. Pemerintah sengaja menunda pembayaran dengan alasan efisiensi anggaran daerah.

“Sampai sekarang belum ada,” ungkap Andi Firdaus, Sekretaris RW XIII, Perumahan Pondok Mitra Lestari, Jatiasih Kota Bekasi, Senin (2/9).

Andi mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini hanya mengandalkan kas RW untuk biaya operasional. Untungnya, dana swadaya masyarakat masih memadai.

“Kalau untuk operasional masih ada iuran warga,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro menyebut tidak ada alasan Pemerintah Kota Bekasi menunda insentif bagi RT, RW dan Kader Posyandu dalam lima bulan terakhir ini. Dana insentif tersebut sebelumnya sudah di sepakati dalam APBD Murni 2019 Kota Bekasi di tahun 2018 lalu.

Namun Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan agar dipangkas selama lima bulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

“Wali Kota mengusulkan kebijakan pemangkasan insentif Ketua RT, RW, kader Posyandu, PKK, Imam Masjid, Marbot 5 bulan dalam APBD-Perubahan 2019, dan tidak disetujui DPRD,” ungkap Choiruman.

Baca juga: Rumah DP Rp 0 CIlangkap akan Tampung 780 Kepala Keluarga

Menurut dia, pemerintah harus berkomitmen dan kembali kepada kesepakatan pada APBD 2019 dalam pemberian insentif tersebut selama 12 bulan. Bahkan, dalam Kampanye Pilkada 2018 Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berjanji akan menaikan menaikan insentif bagi RT, RW dan dana kemasyarakatan lainnya.

“Dalam jejak digital diketahui janji Wali Kota dalam insentif ini, targetnya hingga Rp3 Juta per bulan. Ini harus dijelaskan,” jelas dia.

Choiruman mengakui, saat ini memang kondisi fiskal Kota Bekasi sedang terpuruk. Namun, masih ada cara lain untuk memangkas anggaran belanja, selain insentif ini. Sebab, situasi keuangan daerah tidak terbebani apabila dana insentif tersebut dikeluarkan.

“Bila tidak ada perubahan, (situasi) akan semakin memburuk, karena tidak ada badai, angin topan maupun bencana alam, krisis ekonomi apapun, dan bahkan pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi Kota Bekasi di atas rata-rata (termasuk tertinggi) di Jawa Barat, sehingga tidak seharusnya sampai memangkas insentif ini,” tandas dia.

Seperti diketahui, Pemberian Insentif kepada pengurus RT sebesar Rp1.250.000 dan Insentif RW sebesar Rp1.750.000 dan Kader Posyandu sebesar Rp400 ribu, insentif pimpinan atau pemuka umat beragama sebesar Rp300 ribu, pemelihara rumah ibadah sebesar Rp200 ribu.

Kemudian insentif kepada pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan sebesar Rp750 ribu, dan pengurus Majelis Umat Beragama tingkat kelurahan sebesar Rp500 ribu

Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan terdiri dari 56 kelurahan. Jumlah RT sebanyak 7086, RW sebanyak 1013. Untuk pengurus dan anggota tim PKK , Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu ditotal berjumlah 16.101 orang. (A-4)

BERITA TERKAIT