24 August 2019, 03:00 WIB

Pemerintah Selaraskan Kebijakan Fiskal


Andhika Prasetyo | Ekonomi

ANTARA FOTO/Reno Esnir
 ANTARA FOTO/Reno Esnir
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Pemerintah berjanji akan memperbaiki instrumen dan berba­gai regulasi yang ada, termasuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebi­jakan moneter yang telah dilakukan Bank Indonesia.

“Tujuannya jelas agar penurunan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak positif bagi perekonomian negara,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Capital Market Summit Expo (CMSE) 2019 di Jakarta, kemarin.

Pernyataan itu ditegaskan Menkeu menanggapi langkah BI yang menurunkan kembali suku bunga acuan atau BI-7 day reverse repo rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5%, pada Kamis (22/8). Langkah BI itu diharapkan menstimulus pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Namun, para pengamat menilai untuk menguatkan kebijakan moneter BI yang sudah akomodatif, diperlukan dukungan kebijakan fiskal yang akomodatif dari pemerintah melalui serapan anggaran yang lebih agresif.

Ketua Dewan Komisio­ner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yakin kebijakan itu akan segera direspons seluruh lembaga keuangan. Dari pengalaman selama ini, Wimboh mengatakan pelemahan suku bunga acuan akan diikuti penurunan bunga penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan begitu, perbankan bisa menawarkan bunga kredit yang lebih rendah kepada masyarakat terutama pelaku usaha.

“Ini akan memberikan si­nyal positif kepada para pengusaha untuk segera melakukan investasi dengan menggunakan dana-dana perbankan maupun pasar modal,” ujar Wimboh di acara yang sama.

Ia memprediksi, efek domino dari penurunan suku bunga acuan akan dirasakan dalam waktu dekat. Pasalnya, ketika bank sentral memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan pada Juli lalu, itu langsung direspons cepat oleh penurunan bunga penjaminan LPS.

Diharapkan, langkah itu bisa mendorong kinerja kredit perbankan hingga menyentuh 12% pada akhir tahun ini.

Instrumen pembiayaan

Terkait dengan industri pasar mo­dal itu sendiri, Menkeu juga men­desak pasar modal untuk menciptakan instrumen-instrumen pembiayaan baru yang inovatif dan sesuai dengan situasi yang ada saat ini.

Instrumen yang inovatif, lanjut perempuan yang akrab disapa Ani itu, akan dapat me­narik minat masyarakat terutama generasi muda untuk berinvestasi dan turut terlibat dalam perekonomian negara. “Membuka instrumen baru ju­ga dapat menjadi sarana edu­kasi bagi masyarakat.”

Di lain pihak, OJK terus men­dorong industri pasar modal lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung ekspor dan substitusi impor, serta membuka lebih luas lapangan kerja.

“Mencermati perlambatan ekonomi dunia ke depan, ki­ta membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di sinilah pasar modal akan didorong untuk lebih berkontribusi,” ujarnya.

Ia menyampaikan pemanfaatan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang, seperti untuk pembiayaan program-prog­­ram strategis pemerintah mau­­pun pembiayaan dunia usa­­ha saat ini terus meningkat.

Ia memaparkan sejak awal 2019 hingga 19 Agustus (year to date/ytd), total penghimpunan­ dana melalui penawaran umum di pasar modal telah mencapai Rp112,4 triliun dari 104 penawaran umum, 29 di antaranya emiten saham baru. Sementara itu, total pengelolaan produk investasi telah mencapai Rp805 triliun, tumbuh 7,6% ytd. (Ant/E-3)

 

BERITA TERKAIT