22 August 2019, 16:34 WIB

Larangan Plastik Sekali Pakai Bertambah


Dhika Kusuma Winata | Humaniora

MI/Arya Manggala
 MI/Arya Manggala
Kebijakan kantong plastik berbayar di ritel

PEMBATASAN penggunaan plastik sekali pakai oleh pemerintah daerah terus bertambah. Baru-baru ini, Kota Surabaya turut melarang plastik sekali pakai. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerbitkan Surat Edaran tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai tertanggal 13 Agustus 2019.

Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Rahyang Nusantara mengapresiasi Wali Kota Surabaya yang menerbitkan surat tersebut. Meski bersifat imbauan yang artinya sukarela, ke depan aturan itu diharapkan naik status menjadi produk hukum daerah. Ia pun berharap pemda-pemda lain berani untuk menerbitkan aturan serupa demi mengurangi sampah plastik.

"Walaupun hanya surat imbauan yang sifatnya voluntary untuk dilakukan, itu menjadi langkah bagus untuk meningkatkan kepedulian warga mengurangi timbunan sampah plastik," kata Rahyang saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/8).

Imbauan larangan itu menyasar semua sektor di Surabaya. Mulai dari institusi pemerintah, ritel, pasar, restoran/rumah makan, kedai kopi, hingga perkantoran dan taman hiburan. Surat yang didasarkan pada Perda Kota Surabaya No 1/2019 itu meliputi pengemasan dengan plastik dan styrofoam, penggunaan plastik ramah lingkungan serta pemilahan sampah dan daur ulang.

Baca juga: Sri Mulyani dan Susi Kompak Tolak Plastik Sekali Pakai

Imbauan Wali Kota Surabaya tersebut lahir beberapa bulan setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan Pemprov Bali atas gugatan perda pelarangan plastik. Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia sebelumnya menggugat Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai namun permohonan uji materi ditolak MA.

"Putusan MA menjadi preseden kuat bagi pemda untuk melarang plastik sekali pakai," tegas Rahyang.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar menyampaikan hingga saat ini sedikitnya belasan pemda mengeluarkan aturan pembatasan plastik sekali pakai. Ia mengatakan bentuk-bentuk pelarangan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

"Intinya semua harus bergerak untuk mengurangi plastik sekali pakai. Sudah banyak pemda yang menerbitkan aturan pembatasan plastik," ujarnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT