22 August 2019, 00:40 WIB

Menghentikan Stigma Masyarakat Papua


Emir Chairullah, Wartawan Media Indonesia, Doktor dari The University of Queensland, Australia dengan topik tesis Elites and the Negotiation of Special Autonomy Policy in Papua, Indonesia | Opini

MI/Seno
 MI/Seno
Opini

AKSI kekerasan kembali terjadi di Papua. Kali ini masyarakat Papua yang tinggal di Manokwari, Provinsi Papua Barat, menumpahkan kemarahan mereka dengan membakar Gedung DPRD setempat. Aparat kepolisian awalnya mengaku bahwa kerusuhan terjadi akibat provokasi di media sosial. Walaupun belakangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui aksi tersebut dipicu tindakan rasial dan persekusi yang terkesan dilindungi aparat keamanan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Jika kita melihat sesaat, apalagi memakai kacamata keamanan, ada kesan masyarakat Papua begitu mudahnya tersulut emosi yang kemudian berlanjut dengan aksi vandalisme merusak fasilitas publik. Namun, jika diselisik lebih jauh, tindakan masyarakat Papua di Manokwari dan berbagai wilayah lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut merupakan salah satu puncak dari kekesalan mereka setelah memutuskan tetap bergabung dengan Indonesia pasca-Reformasi 1998. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah pusat juga masyarakat di luar Papua mencoba memahami karakter masyarakat Papua agar peristiwa di Manokwari tidak terulang atau minimal bisa dikurangi intensitasnya.

Selalu distigmakan
Salah satu problem utama yang akhirnya menggerakkan masyarakat Papua melakukan perlawanan, yaitu munculnya stigma yang selalu dilekatkan terhadap orang asli Papua (OAP). Masyarakat di luar Papua cenderung memberi stempel bahwa orang Papua bodoh, tidak tahu berterima kasih walaupun sudah diberikan kebijakan otonomi khusus, dan korup. Setiap saya menghadiri diskusi mengenai Papua, tiga stempel tersebut hampir selalu keluar dari penuturan narasumber, terutama dari kalangan birokrat dan aparat keamanan. Bahkan, mungkin saya pun pada awalnya termasuk orang yang ikut memercayai stigma tersebut, sebelum akhirnya meneliti langsung mengenai problem konflik di Papua.

Parahnya, stigma itu kemudian menjadi dasar bagi publik untuk mengecam setiap aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua tanpa mendengar langsung, apalagi memverifikasi alasan yang menyebabkan orang Papua protes. Dengan stigma yang ada di benak mereka, kita dengan dukungan dari elite di Jakarta, langsung menghakimi para pemrotes ini sebagai orang-orang yang tidak berterima kasih. Bahkan tak jarang, mereka disematkan sebagai proseparatis, melakukan makar, atau anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa menggali lebih dalam bahwa selama ini yang dituntut masyarakat Papua ialah mengakhiri kekerasan di sana yang selama ini OAP lah yang menjadi korbannya.

Kita harus akui apabila dalam setiap aksi yang dilakukan OAP, di mana pun itu, akan muncul keinginan untuk merdeka, pengibaran bendera Bintang Kejora, dan bahkan tak jarang tuntutan untuk referendum. Namun, yang sering kita tidak pahami apa sesungguhnya penyebab munculnya tuntutan tersebut. Webb-Gannon (2014), seperti kebanyakan elite politik di Jakarta dan masyarakat di luar Papua menyebutkan, realisasi kemerdekaan masyarakat Papua hanya bisa terjadi apabila mereka melepaskan diri dari Indonesia. Akibatnya, setiap tuntutan kemerdekaan dan protes dari OAP akan ditanggapi dengan keras karena merupakan bentuk ancaman bagi Indonesia.

Merdeka dan separatis
Namun, saya mencoba menengahi kekhawatiran masyarakat dan pemerintah, terutama aparat keamanan, dalam menangapi keinginan merdeka dari OAP ini. Tidak seperti argumen Webb-Gannon atau kebanyakan elite politik di Jakarta, istilah 'merdeka' bagi OAP berarti mendapatkan otonomi, bebas dari ketakutan, terciptanya keadilan, bebas dari kekerasan aparat negara, mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan untuk mengelola kekayaan alam. Bahkan, Giay (2007) dan Kirsch (2010) menyebutkan, kemerdekaan bagi OAP, yaitu adanya pengakuan negara terhadap masyarakat Papua sebagai manusia yang diwujudkan dalam keadilan sosial, perdamaian, dan keinginan untuk berdialog. Artinya, istilah merdeka tidak bisa disamakan dengan konsep politik untuk memisahkan diri dari negara, dalam hal ini Indonesia.

Bahkan, sejumlah elite Papua yang dikenal sebagai tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang pernah saya wawancarai menyebutkan, sebenarnya merdeka bagi OAP bisa terwujud apabila pemerintah pusat dan Papua, secara konsisten menjalankan amanat Undang-Undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sayangnya, pemerintah pusat, atas arahan para elite yang mengelilinginya, tidak konsisten menjalani perintah UU tersebut dan cenderung membajaknya. Alasannya sangat klasik, yaitu para elite ini bakal kehilangan akses ekonomi, terutama sumber daya alam, yang selama Orde Baru dikuasai apabila UU tersebut konsisten dijalankan.

Selama bertahun-tahun pascaberlakunya UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, OAP menuntut agar pemerintah pusat menjalankan amanat UU secara konsisten. Namun pemerintah pusat, dengan berbagai alasan, seperti mengingkari janji kemerdekaan yang telah diberikan kepada OAP agar tidak lepas dari Indonesia. Beberapa di antara kebijakan pemerintah pusat yang dianggap menyakiti perasaan OAP dan melanggar amanat Otsus, yaitu pemecahan Provinsi Papua menjadi Papua dan Papua Barat, serta pelarangan pengibaran bendera Bintang Kejora. Akibatnya, kita sering mendengar OAP yang sinis kepada kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengatakan, "Jakarta tipu-tipu kita apalagi ini?"

Jadilah, konsep merdeka ini kemudian disalahgunakan segelintir elite di Jakarta tersebut untuk mengamankan kepentingan mereka. Dengan adanya narasi tunggal bahwa merdeka sama halnya dengan separatisme, mereka terus mencekokkan narasi tersebut ke publik dan media. Tanpa disadari telah terjebak dengan narasi tersebut, publik dan media seperti mengamini berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat sipil di Papua akibat tuntutan merdeka yang mereka inginkan. Itu karena dengan mudah, masyarakat sipil yang menjadi korban akan distigmatisasi sebagai proseparatis dan mendukung makar. Ketika masyarakat Papua yang lain menuntut untuk menuntaskan pelanggaran HAM tersebut, mereka juga akan distigmakan yang akibatnya seperti lingkaran setan.

Karena itu, jika pemerintah ingin mengakhiri kekerasan di Papua, segera hapus stigma proseparatis yang selama ini dilekatkan ke OAP yang menuntut kemerdekaan, kecuali jika pemerintah tidak ingin mengakui Papua dan ingin melepaskannya dari Indonesia. 

BERITA TERKAIT