20 August 2019, 20:37 WIB

Pemindahan Ibu Kota Diproyeksikan Hanya 19% yang dari APBN


Haufan Hasyim Salengke | Politik dan Hukum

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota negara akan memakan biaya total hampir Rp500 triliun.

Bambang menekankan, pemindahan pusat pemerintahan negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa-sudah diputuskan di Pulau Kalimantan-tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema pembiayaannya adalah dari APBN sebesar Rp93,5 triliun atau porsinya 19,2%. "Itupun kami pastikan itu tidak akan mengganggu prioritas yang sudah ada, termasuk prioritas untuk mengurusi bonus demografi atau pembangunan sumber daya manusia," ujar Bambang dalam acara Youth Talks Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di kantornya, Selasa (20/8).

Sumber APBN yang dicari adalah dari pengelolaan aset, baik aset di kota baru maupun di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Mulai 2024, Proses Minimal 3 Tahun

Sumber pembiayaan terbesar berasal dari dana Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,6% atau sekitar Rp265,2 triliun. Sisanya sebasar 26% atau sekitar Rp127 triliun memakai dana swasta. 

Bambang mengatakan, pemindahan ibu kota negara dalam hal ini pusat pemerintahan negara dari ke lokasi yang dipilih bisa dilaksanakan pada 2024. Prosesnya disebut akan memakan waktu setidaknya tiga tahun.

Ia melanjutkan, konsep utama dalam pemilihan ibu kota baru ialah smart, green, beautiful, sustainable, berstandar internasional, dan memiliki tata pemerintahan yang efisien. Merujuk kepada upaya serupa yang dilakukan di negara lain, Bambang menyebut Indonesia lebih cocok mencontoh Brasil tatkala memindahkan ibu kota negara dari dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Alasannya, letak antara kedua wilayah itu cukup jauh atau lebih dari 1.000 km dari ibu kota lama dan prosesnya selama lima tahun.

"Insya Allah 2024 proses pemindahan ibu kota sudah bisa dilakukan," ujar Bambang.

Ia menerangkan, lokasi ibu kota negara baru dipastikan akan berada di luar Pulau Jawa. Lokasi strategisnya di wilayah Indonesia bagian tengah. Bambang menyebut daerah ini antara Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan-Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur-Sulawesi Selatan. Jadi lokasi potensial berada Kalteng, Kalsel, dan Kaltim.

Lokasi tersebut dipilih karena bebas dari bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Di antara kriteria penentuan lokasi yakni ketersediaan luas lahan milik negara, kemiringan lahan dan daya dukung tanah, dan ketersediaan sumber daya air.

Lainnya, lokasi bebas bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Visi ibu kota negara baru tersebut yaitu sebagai simbol identitas bangsa, smart, green, beautiful, dan sustainable; moderen dan berstandar internasional, dan efisien dan efektif.

Ia menambahkan, jika terealisasi di Kalimantan, Bambang menekankan proses pemindahan ibu kota negara itu tidak akan merusak status daerah itu sebagai paru-paru Indonesia. Pasalnya, konsep yang diusung adalah living with nature atau forest city.

Karena itu ruang terbuka hijau (RTH) yang akan diterapkan adalah minimal 50% dari total luas daerah, pemanfaatan energi terbarukan dan rendah karbon, dan desain green building. Sistem transportasi di ibu kota baru akan menitikberatkan atau berbasi rel dan non-motorized mode (sepeda dan pedestarian yang terintegrasi).(OL-4)

BERITA TERKAIT