20 August 2019, 19:27 WIB

Penerapan Sidik Jari, Cegah Kecurangan tapi Antre Lebih Lama


Indriyani Astuti | Humaniora

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
 ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Ilustrasi

ROSMHA Widiyani, keluarga dari pasien poli rehabilitasi medik  menuturkan penerapan rekam sidik jari atau fingerprint membuat waktu tunggu berobat bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), lebih lama. Perekaman sidik jari, terang Rosmha, dilakukan saat pasien mendaftar sebelum berobat ke poliklinik.

Rosmha menuturkan rekam sidik jari membuat pasien harus datang bersama keluarga yang mendampingi karena rekam sidik jari dilakukan bersamaan ketika mendaftar dan untuk mendapatkan nomor antre ke poli. Sebelum itu diberlakukan, keluarga pasien mengantre terlebih dahulu, pasien baru menyusul ke poli.

"Memang jadi dua kali kerja. Biasanya keluarga datang untuk antre nomor, pasien menyusul ke poli. Sekarang harus dengan pasien karena harus fingerprint. Menunggunya sampai dipanggil ke poli jadi lebih lama," ujar Rosmha ketika dihubungi Media Indonesia, di Jakarta, pada Selasa (20/8).

Meski menambah waktu antre, menurut Rosmha, penerapan rekam sidik jari tidak teralu memberatkan pasien. Ia tidak keberatan sepanjang pasien BPJS Kesehatan tetap dilayani dengan baik. Berbeda ketika ia harus mengantarkan ayahnya untuk melakukan hemodialisa atau cuci darah. Umumnya pasien hemodialisa sudah mendapatkan jadwal, sehingga tidak perlu melakukan rekam sidik jari saat pendaftaran.

"Ayah saya biasanya dapat giliran pagi pukul 05.30 WIB, dua kali setiap pekan untuk cuci darah. Rekam sidik jari dilakukan sambil berbaring, perawatnya yang menghampiri pasien," tuturnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta rumah sakit yang bekerja sama untuk memberlakukan rekam sidik jari pada pasien peserta program JKN. Aturan tersebut mulai diterapkan secara bertahap pada Mei 2019 di empat poli yaitu poli mata, jantung, rehabilitasi medik, dan cuci darah atau hemodialisa.

Secara terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf menuturkan penerapan rekam sidik jari merupakan bagian dari upaya untuk memsimplifikasi administrasi di rumah sakit. Iqbal mencontohkan selama ini rumah sakit masih mensyaratkan fotokopi kartu untuk keperluan administrasi pendaftaran.

"Padahal  BPJS Kesehatan sudah tidak menjadikan sebagai syarat yg harus dibawa atau dilampirkan dalam tagihan klaim. Tidak perlu lagi fotokopi," tutur Iqbal.

Dengan adanya sistem digital, salah satunya rekam sidik jari, data pasien sudah tersimpan dengan baik. BPJS Kesehatan, imbuhnya, juga tidak lagi mensyaratkan kartu fisik apabila pasien JKN berobat. Pasien bisa menunjukkan kartu JKN versi digital.

Alasan penerapan rekam sidik jari di rumah sakit, terang Iqbal, antara lain untuk kemudahan administrasi, menjaga egibilitas peserta, fasilitas kesehatan terhindar dari penyalahgunaan kartu oleh pihak yang bukan peserta JKN, serta meminimalisasi penggunaan kertas saat klaim diajukan oleh rumah sakit ke BPJS Kesehatan. (OL-4)

BERITA TERKAIT