20 August 2019, 18:59 WIB

Peran Pemda Dalam Upaya Deradikalisasi Masih Minim


Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Direktur Program dan Riset The Habibie Center M Hasan Ansori 

DIREKTUR Program dan Riset The Habibie Center M Hasan Ansori mengungkapkan deradikalisasi di Indonesia dalam perjalanannya masih belum begitu melibatkan pihak pemerintah daerah. Meski pada saat yang sama kesadaran akan deradikalisasi tidak hanya bersifat top down dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tetapi juga bottom up dari masyarakat.

"Keterlibatan pemda juga masih sedikit dan kurang dilibatkan. Hampir semua pemerintah lokal mengatakan dengan terbuka bahwa programnya langsung dari pusat," tutur Hasan dalam diskusi dan peluncuran buku 'Memberantas Terorisme di Indonesia : Praktik, Kebijakan dan Tantangan' di Hotel Atlet Century Jakarta, Selasa (20/8).

Selain itu Hasan juga menemukan bahwa pendekatan yang dilakukan cenderung sentralistik dan strategi pendekatan semuanya berasal dari Jakarta dan dipukul rata ke semua daerah. Hal tersebut menurutnya cukup disayangkan karena seharusnya pendekatan dan strateginya dapat menyesuaikan kebutuhan daerah, khususnya bila memang ada lokal wisdom dari daerah tujuan.

Hasan juga merekomendasikan agar pendekatan deradikalisasi dilakukan oleh mantan teroris. Sebab menurutnya hal tersebut akan lebih efektif dibandingkan bila dilakukan oleh pihak lain.

"Temuan kita menunjukkan deradikalisasi akan lebih efektif jika dilakuakn oleh mantan teroris karena jauh lebih bisa diterima dibandingkan dengan orang lain. Kalau saya mantan teroris akan lebih didengar dibandingkan kalau polisi yang bicara," terang Hasan.

Ia juga mencontohkan pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh seorang mantan teroris yang mendirikan pesantren al Hidayah. Di psesntren tersebut menurut Hasan seluruh siswanya merupakan anak anak dari mantan teroris dan teroris.

Hasan menilai langkah tersebut sangat tepat mebgingat jika anak anak tersbeut tidak dirawat dan diberikan pendidikan, dikhawatirkan akan menjadi target perekrutan berikutnya oleh pihak teroris,

"Ini contoh seperti pesantren al hidayah itu menarik, karena semua mantan teroris percaya dan menyekolahkan anaknya disana," tutur Hasan.

Dalam kesemapatan yang sama Staff Khusus BNPT Muhammad Suaib Tahir menjelaskan salah satu alasan mengapa BNPT mayoritas menggunakan metode seminar dan diskusi, sebab menurut BNPT semua masyarakat rentan terhadap paham radikal. Oleh sebab itu sosialisasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pencegahan penyebaran paham radikal.

"Kita punya 700 orang dari mahasiswa dan siswa SMA di 13 provinsi yang aktif membantu BNPT melakukan narasi perdamaian secara aktif di online. Sekarang kami aktif di pesantren pesantren karena punya potensi melawan paham radikal." tutur Suaib.

Terkait sentralisasi program, Suaib menjelaskan beberapa tahun yang lalu pihak BNPT membentuk Forum Komunikasi Pemberantasan Terorisme di daerah (FKPT) dengan tujuan dapat menjangkau ke daerah yang menghimpun beberapa tokoh. Awalnya semua dana diberikan ke daerah, namun hasilnya tidak efektif karena tidak sesuai program yang diharapkan.

Suaib menjelaskan meski anggaran tersebut diberikan ke daerah tersebut, BNPT tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas anggaran. Hal tersebut membuat BNPT kesulitan, oleh sebab itu dalam beberapa tahun terakhir semua program dan dana dikelola langsung oleh BNPT.

"Jadi saat ini tidak seperti anggapan bahwa mereka hanya sebagai event organizer tidak tepat juga. Sebab kami tetap meminta masukan dan saran dari pihak daerah dan kewenangan penyusunan anggaran tetap di mereka, meski memang tetap harus ada pembicara dari BNPT pusat dengan pertanggung jawaban anggaran tetap di BNPT," tutur Suaib. (OL-4)

BERITA TERKAIT