20 August 2019, 17:47 WIB

Pansel Sepakat dengan Presiden Untuk Kedepankan Pencegahan


M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum

MI/SUSANTO
 MI/SUSANTO
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Yenti Garnasih (berdiri).

KETUA Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Yenti Garnasih menyatakan sepakat dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dihadapan MPR, DPR dan DPD beberapa waktu lalu.

Utamanya soal penekanan pentingnya pencegahan dan tata kelola sistem yang baik dijadikan ukuran keberhasilan penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Saya sepakat dengan pidato presiden, pencegahan ini harus dikuatkan, supaya tidak terjadi korupsi. Kalau penindakan itu kan berarti korupsi sudah terjadi, karena sudah terjadi, apa boleh buat? Memang harus ditindak. Tapi kalau fokus pada pencegahan, kita berbicara lebih awal, lebih preventif, jangan ada korupsi," kata Yenti saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (20/8).

Yenti juga sepakat dengan Presiden kalau memenjarakan orang dan puluhan kali operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bukan sebagai alat ukur keberhasilan.

Sebab, kata Yenti, penafsiran yang seharusnya dipahami dalam pidato Presiden ialah semakin baik pencegahan maka semakin sedikit penindakan, "penindakan sedikit karena memang tidak terjadi korupsi," tuturnya.

Mengedepankan pencegahan bukan berarti pula tidak sepakat dengan penindakan yang telah dan akan dilakukan KPK. Penindakan tetap diperlukan apabila memang ditemukan tindak korupsi.

"Kita berpikiran dan punya suatu grand design untuk jangan sampai ada korupsi, dengan pencegahannya di kedepankan," tukasnya.

KPK, kata Yenti, dapat memaksimalkan pencegahan dengan mengimplementasikannya lewat pendidikan, menanamkan nilai-nilai antikorupsi ke tiap jenjang pendidikan.

Kerja sama sosial juga perlu ditingkatkan oleh KPK guna menguatkan pencegahan korupsi. Yenti berpendapat, untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang baik, maka diperlukan sinergi dari berbagai pihak.

"Jadi harus multidimensional. Pemberantasan korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh KPK saja kan? Tapi juga dilakukan oleh penegak hukum lain. Presiden kemarin bukan hanya berbicara untuk KPK saja, tapi untuk bangsa agar ada fokus pada pencegahan," imbuhnya.

"Di penindakan juga, jangan hanya memenjarakan saja, tapi juga dirampas kembali uangnya. Merampas kembali harta kekayaan hasil korupsi itu juga termasuk pencegahan, jadi mereka kapok. Jadi menindak uang dan merampas uangnya lewat TPPU itu juga pencegahan," sambung Yenti.

Lebih jauh, Yenti menilai perlu dilakukan revisi UU KPK bila memang ada kelemahan yang ditemukan. Menurutnya, fungsi pencegahan KPK masih terbilang lemah dalam UU KPK.

Perevisian itu, kata Yenti, guna menguatkan dan memaksimalkan fungsi pencegahan korupsi yang dimiliki oleh lembaga antirasywah itu.

"UU KPK pencegahannya kurang kuat sehingga implementasinya jadi kurang kuat. Perlu dikuatkan supaya lebih terarah dan lebih kuat pencegahannya, agar fungsi pemberantasan dan pencegahan KPK itu seimbang. Tidak menutup kemungkinan, boleh saja diubah UU KPK, kita lihat saja, karena demi kebaikan bangsa ya tidak masalah," ujarnya.

Saat disinggung mengenai seleksi capim KPK, ahli tindak pidana pencucian uang itu menyatakan, apa yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi sudah menjadi misi Pansel sejak awal.

"Pansel sudah lebih dulu mengeluarkan statement, kita mengatakan, presiden ini sangat memahami dan kami sejalan. Jadi bukan berarti kami tergugah setelah mendengar pidato Presiden, itu misi kami sejak awal," tandasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT