20 August 2019, 15:20 WIB

BUMN Harus Berada di Bawah Kontrol Presiden


Atikah Ishmah Winahyu | Ekonomi

Dok Mi
 Dok Mi
MI

SEJUMLAH Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap menjadwalkan pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) meski Presiden Joko Widodo telah melarang adanya pergantian pejabat BUMN jelang pergantian kabinet.

Peneliti BUMN Danang Widoyoko menuturkan ada dua kemungkinan yang tengah terjadi di tubuh BUMN yakni masalah kordinasi dan adanya perebutan kontrol atas BUMN.

Baca juga: Mandiri, BRI, dan BTN Unjuk Kinerja di Pasar Modal

"Bisa jadi ini problem koordinasi, bisa jadi juga memang ada perebutan kepentingan lain," ujar Danang dalam diskusi publik Bersih-Bersih BUMN di Jakarta, Selasa (20/8).

Danang menjelaskan, tidak hanya Presiden yang memiliki kepentingan dengan BUMN, melainkan banyak pihak, terutama yang pernah mendapat manfaat dari perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia menilai, saat ini proses pemilihan pejabat BUMN maupun proses evaluasi tidak transparan.

Danang berpendapat, Jokowi perlu menerapkan metode lelang jabatan pada BUMN seperti saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur.

"Jadi semestinya yang bisa jadi Direktur misalnya BUMN Karya, ya entah itu pegawai BUMN Karya atau Direktur perusahaan konstruksi swasta yang berhasil. Menurut saya, harus terbuka, prosesnya transparan. Yang kedua, harus ada target yang jelas," terangnya.

Danang pun menuturkan bahwa Presiden harus memastikan bahwa BUMN ada di bawah kontrolnya, karena jika tidak, perusahaan pelat merah rawan digunakan untuk kepentingan lain.

Baca juga: Bea Cukai Yogyakarta Terima Penghargaan dari Perusahaan PLB

"Intinya saya kira BUMN ini kendaraannya Presiden Jokowi, mau nggak mau dia harus memastikan bahwa BUMN berada di bawah kontrol dia sepenuhnya. Kalau tidak, ya BUMN akan dipakai untuk kepentingan lain," tandasnya.

Jadwal pelaksanaan RUPSLB telah diumumkan oleh beberapa BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang berencana menggelar RUPSLB pada 28 Agustus 2019 dan Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus 2019 mendatang. (OL-6)

BERITA TERKAIT