20 August 2019, 13:15 WIB

Urus Pernikahan hingga Bayar Air di Mal


DD/J-1 | Megapolitan

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
 ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Ilustrasi -- Nikah Massal di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (4/5/2019).

NYONYA Sumantri mau menengok anak ke Australia. Warga Kota Bogor yang berjalan dibantu tongkat itu hendak memperpanjang paspor. Dia pun pergi ke Lippo Plaza Keboen Raya, pusat perbelanjaan di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (19/8) pagi.

Dia santai menunggu nomor antreannya dipanggil dengan duduk di sofa empuk bertanda khusus (kursi disabilitas). Itulah gerai Kantor Imigrasi Kota Bogor di mal yang terkesan seperti suasana hotel berbintang.

Di sisi kiri ujung tempat Nyonya Sumantri menunggu, seorang pria muda berdiri di luar ruangan bertuliskan area bermain anak. Ia mengawasi seorang bocah laki-laki yang tengah anteng bermain. Area tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas untuk anak-anak, seperti meja kursi dengan buku-buku bacaan anak yang tersusun di rak mini.

Bersebelahan dengan tempat bermain anak terdapat ruang khusus laktasi atau ruang ibu menyusui. Meski ukurannya kecil, ruangan itu cukup nyaman karena dilengkapi sofa empuk, alat pemanas air, serta lemari es.

Itulah di antaranya fasilitas mal pelayanan publik (MPP) Kota Bogor yang mulai beroperasi sejak sepekan lalu. Kemarin pagi, Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) Diah Natalisa meninjau lokasi didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, MPP milik Kota Bogor itu ialah layanan pertama di mal se-Jawa Barat dengan standar tinggi.

"Kita ingin menjadi role mode bagi darah lain di Jabar. Kita sudah uji coba sejak tanggal satu. Kita juga terus mendengarkan saran, kritik, dari Kemenpan-Rebiro dari apa yang kita coba. Intinya kita siap untuk diresmikan. Saya berharap tanggl 26 Agustus Menteri PAN-Rebiro hadir, syukur-syukur Presiden Jokowi bersedia mengesahkan," ungkapnya.

Di MPP Kota Bogor terdapat 145 jenis layanan publik dari 14 instansi, mulai mengurus administrasi, membayar pajak, izin usaha, paspor, SIM, hingga mengurus dokumen pernikahan. MPP buka setiap hari kerja.

Kehadiran MPP Kota Bogor diapresiasi Kemenpan-Rebiro menjadi yang ke-17 di seluruh Indonesia.

"Luar biasa. Saya impressed, dalam artian rasanya baru saja ke sini dan agak merasa dadak-an, Pak Wali Kota berkenan mengimplementasikan MPP. Di Jabar (MPP) agak telat," cetusnya.

MPP, lanjut Diah, harus sesuai dengan amanah pelayanan publik, Undang-Undang No 28 2009 dan konsep Nawa Cita Presiden, bahwa negara harus hadir menjawab masalah di tengah masyarakat.

MPP berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan beberapa jenis pelayanan dalam satu lokasi melibatkan pemerintah, BUMN, BUMND, maupun swasta.

Menurutnya, standar MPP harus sesuai dengan Permen RB No 23 Tahun 2017. Di sana tertera minimum persyaratan. Namun, dalam pengadaannya, setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. "Seperti MPP Kota Bogor ini, lahan tidak luas, tapi dengan teknologi dan sistem membuat antrean bisa diatur sehingga mengurangi kerumunan," ujar Diah. (DD/J-1)

BERITA TERKAIT