20 August 2019, 12:45 WIB

Amazon, Facebook, dan Google Tuding Prancis Diskriminatif


Tesa Oktiana Surbakti | Internasional

AFP
 AFP
Kombinasi logo raksasa teknologi asal Amerika Serikat

RAKSASA  teknologi Amerika Serikat (AS), yakni Amazon, Facebook, dan Google, memprotes kebijakan pajak digital Prancis yang dinilai retroaktif dan diskriminatif.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diketahui mempertimbangkan langkah pembalasan terhadap kebijakan pajak Prancis, sekaligus mendorong investigasi Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR)

Keluhan sejumlah perusahaan yang dikenai pajak digital, atau biasa disebut GAFA, mengemuka dalam sidang USTR, terutama mengenai potensi kebijakan retalisasi. GAFA mengklaim kebijakan pajak digital Prancis sebagai preseden buruk.

Kebijakan Prancis yang dinilai Washington tidak adil, memperkeruh konflik perdagangan trans-Atlantik, yang saat ini menyasar baja, aluminium, mobil, pesawat terbang dan sektor pertanian.

Baca juga: Trump Ingatkan soal Tragedi Tiananmen

Tarif pajak sebesar 3% terhadap total pendapatan tahunan perusahaan, diberlakukan kepada perusahaan teknologi raksasa yang memberikan layanan bagi konsumen Prancis. Sebagian besar raksasa teknologi berbasis di 'Negeri Paman Sam'.

"Bagi Amazon, dengan Prancis sebagai pasar terbesar kedua untuk perdagangan elektronik di Eropa, retribusi yang baru menciptakan pajak berganda," pungkas Direktur Perencanaan Pajak Amazon Peter Hiltz, .

Sekitar 58% penjualan ritel raksasa daring dilakukan perusahaan mitra, yang dipastikan sangat terdampak.

"Pengenaan pajak Prancis berdampak negatif terhadap Amazon, serta ribuan usaha kecil dan menengah. Amazon tidak bisa menyerap tarif, namun kami sudah memberitahu para mitra bahwa tarif mereka akan meningkat per 1 Oktober," jelasnya.

Beberapa raksasa teknologi diketahui mengambil keuntungan dari yurisdiksi pajak rendah di sejumlah negara, seperti Irlandia.

Padahal, mereka meraup keuntungan besar. AS mendorong realisasi kesepakatan menyeluruh terkait pajak perdagangan digital. Niatan itu tertuang dalam forum ekonomi G20, namun Prancis melancarkan kebijakan sendiri.

"Ini adalah solusi tidak sempurna untuk mengatasi sistem perpajakan yang ketinggalan zaman," cetus Jennifer McCloskey, perwakilan Dewan Industri Teknologi Informasi, yang mendukung perjanjian multilateral di bawah payung Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pengenaan pajak menyasar sekitar 30 perusahaan dengan nilai penjualan di Prancis mencapai US$28 juta. Ada pun penjualan sejumlah raksasa teknologi di pasar global tercatat US$831 juta. Namun, kebijakan pajak tidak diberlakukan kepada operator daring lain, seperti perusahaan media.

"Kebijakan pajak hanya menyentuh segelintir bisnis daring, ketika setiap sektor sudah beralih ke digital. Ini sungguh tidak masuk akal," ucap perwakilan Google, Nicholas Bramble, dalam persidangan.

"Aturan pajak juga berlaku surut, meski diterapkan sejak awal 2019. Suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya," imbuh Alan Lee, perwakilan Facebook. (AFP/OL-2)

BERITA TERKAIT