19 August 2019, 20:50 WIB

Wacana Bekasi Masuk Jakarta, Anies Ikut Perintah Pusat


Gana Buana | Megapolitan

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dirinya akan menaati keputusan pemerintah pusat terkait wacana Kota Bekasi, Jawa Barat, masuk menjadi wilayah DKI Jakarta.

"Itu wacana dari Pak Wali Kota (Rahmat Effendi) ya? Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerjntah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus menaati keputusan pemerintah pusat," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).

Wacana tersebut, kata Anies, merupakan sebuah aspirasi yang akan dihargai dan dihormati olehnya, namun dia menegaskan bahwa proses tersebut jika pun ada, adalah di pemerintah pusat, bukannya antarwilayah.

"Tata pemerintahan itu wewenang pemerintah pusat, kita tunggu saja bagaimana arah pemerintah pusat. Karena prosesnya bukan dengan DKI tapi dengan pemerintah pusat," ucap Anies.


Baca juga: Wacana Pembentukan Jakarta Tenggara Mengemuka


Anies menilai memang secara ekonomi kawasan Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) sudah terintegrasi secara ekonomi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda.

"Secara ekonomi Jakarta dengan Kabupaten dan Kota yang bertetangga seperti Bekasi, Tangsel, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, itu sebagai satu perekonomian relatif terintegrasi. Kalau wacana (masuknya Bekasi) itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat Undang-undang, PP (Peraturan Pemerintah), kita berkewajiban melaksanakan," ucap Anies menambahkan.    

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.  

"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80% lah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin. (Ant/OL-1)

BERITA TERKAIT