18 August 2019, 19:30 WIB

PPP: Isi GBHN Harus Berbeda Dari yang Dulu


M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum

MI/ROMMY PUJIANTO
 MI/ROMMY PUJIANTO
Sekjen PPP Arsul Sani.

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyatakan PPP berada dalam posisi mempertimbangkan amendemen terbatas untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Tapi tentu isinya harus berbeda seperti GBHN dulu," kata anggota Komisi III DPR RI itu saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (18/8).

Baca juga: JK: Dengan Adanya GBHN, Capres tak Perlu Buat Program Kerja

GBHN terbagi dalam tiga pokok yaitu, pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka pendek lima tahunan. Hal yang menjadi irelevan pada sistem demokrasi Indonesia saat ini, kata Arsul, ialah pada pembangunan jangka pendek lima tahunan.

"Nah sekarang yang lima tahunan itu kan sudah tidak relevan lagi, karena sekarang kan pemilihan presidennya langsung melalui pilpres, karena itu memberikan ruang kepada presiden untuk menyajikan menyampaikan programnya," jelas Arsul.

Untuk itu, ia menyatakan sepakat pada penghidupan kembali GBHN asalkan tidak kaku seperti GBHN masa lampau.

"GBHN seyogyanya hanya berisi tentang benar benar garis besar haluan negara yang sifatnya itu bukan agenda aksi, tapi visi dan misi, ya misi lah," ujarnya.

Menyoal kajian akademis terkait hal itu, Arsul mengatakan, hingga kini belum ada lembaga pengkajian MPR yang ditugaskan untuk memberi rekomendasi penghidupan kembali GBHN.

"Wujudnya sepeti apa secara final dan bagaimana MPR menyikapinya, itu belum. Karena memang fraksinya belum secara final bertemu dan mengambil keputusan," tandas Arsul. (OL-6)

BERITA TERKAIT