18 August 2019, 18:36 WIB

MK Independen, Tapi Seleksinya Harus Diperbaiki


M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum

MI/SUSANTO
 MI/SUSANTO
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

MESKI sembilan hakimnya lahir dari pilihan tiga lembaga berbeda, Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Setara Institue, Ismail Hasani, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (18/8).

Ia berpendapat, kecurigaan yang kerap kali muncul kepada salah satu hakim konstitusi tidak dapat digeneralisir.

Baca juga: Dalam Setahun, Putusan MK Hanya 8 Bernada Negatif

"Itu belum tentu berhubungan dengan kualitas putusan seperti kalau harus saya sebut. Misalnya Pak Arief yang dibilang pernah melakukan pelanggaran etik, sekalipun pelanggaran ringan. Ini yang tidak bisa dijadikan dasar," ungkap Ismail.

Sembilan hakim konstitusi dipilih oleh tiga lembaga yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mencerminkan pemangku kekuasaan dan melahirkan MK yang berperan sebagai peradilan politik.

Namun menurutnya, hal yang menjadi penting dalam proses seleksi hakim MK ialah sebuah standar yang sama dari tiga lembaga itu. Ismail menilai, proses dan mekanisme pemilihan di presiden jauh lebih baik dibanding MA dan DPR.

"Di MA tidak ada proses seleksi, yang ada hanya penunjukkan dari pimpinan MA. Jelas publik tidak punya ruang," kata dia.

Padahal, salah satu prinsip dalam pemilihan hakim konstitusi ialah partisipatif publik. Publik memiliki ruang untuk mengoreksi dan memberi masukan. Hal tersebut, kata Ismail, luput dalam proses pemilihan di MA.

"Kalau di DPR berubah-ubah, kadang dia main tunjuk, kadang membentuk seleksi, tapi tidak serius, seserius mekanisme yang berlaku di lembaga kepresidenan," jelas Ismail.

Baca juga: Setara Institute Puji Manajemen Peradilan MK Setahun Terakhir

Oleh karenanya, ia mendorong agar tiga lembaga tersebut membangun standar dan cara kerja yang sama.

"Silakan dibentuk masing-masing oleh lembaga pengusul itu dengan jumlah anggota yang sama, kriteria dan prosedur yang sama, sehingga dia akan melahirkan hakim-hakim yang lebih berkualitas dan berintegritas," tandas Ismail. (OL-6)

BERITA TERKAIT