17 August 2019, 22:35 WIB

Pemprov Kalteng Larang Pengiriman Akar Bajakah ke Luar Daerah


Antara | Nusantara

MI/Surya Sriyanti
 MI/Surya Sriyanti
Akar bajakah

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah secara mendadak melarang pengiriman akar bajakah ke luar daerah.

"Sejak sore tadi ada larangan paket berisi akar bajakah tidak bisa dikirim melalui jalur udara karena pihak Bandara Tjilik Riwut melarang," kata seorang karyawan JNE express di Palangka Raya, Idan, Sabtu (17/8).

Idan menjelaskan, larangan tersebut berlaku dari Jumat (16/8), informasinya karena adanya instruksi dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta sejumlah instansi yang mendatangi Bandara Tjilik Riwut dan kantor Karantina.    

Sehingga, sambung dia, pihak JNE express tidak menerima sementara paket pengiriman milik masyarakat yang berisikan tanaman yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kanker itu.    

Namun, untuk paket berisi akar bajakah yang sudah terlanjur diterima, pihaknya tetap akan mengantarkan ke tujuan. "Hanya saja tidak melalui jalur udara, melainkan bisa melalui jalur lain yakni menggunakan jalur kapal laut," ucapnya.

Seorang warga Kota Palangka Raya, Agus, membenarkan bahwa paket barang miliknya yang berisi akar bajakah tidak bisa dikirim melalui jasa pengiriman JNE express.    

Padahal, lanjut dia, akar tersebut adalah pesanan pihak keluarga, teman, dan sejumlah orang yang percaya dengan khasiat tanaman tersebut.

"Kalau memang melarang warga membawa akar bajakah ke luar daerah, seharusnya pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub) maupun imbauan untuk bisa melarang mengenai hal itu sehingga warga bisa mengetahui secara jelas dan memakluminya" tegasnya.    

Ia mengatakan, tiba-tiba saja ada pengumuman dari sejumlah jasa pengiriman menyatakan pengiriman paket herbal khususnya bajakah untuk sementara waktu dihentikan.

Baca juga: Peneliti Bajakah tidak Ikut ke Korsel karena Dilarang Ayah

Warga lainnya, Rusdiah mengatakan, bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya juga tidak sepenuhnya menyalahkan pemprov.    

"Mungkin niat pemrov baik dalam melindungi hasil temuan rahasia terbesar alam yang dimiliki Kalteng, namun hanya saja perlu adanya regulasi baik itu perwali maupun perbup atau imbauan kepada warga Kota Palangka Raya dan sekitarnya untuk mengetahui alasan pelarangan tersebut, sehingga tidak terkesan atau dinilai terburu-buru dalam memutuskan sebuah kebijakan kongkret," kata karyawan swasta itu. (X-15)

BERITA TERKAIT