16 August 2019, 14:28 WIB

16 PerkebunanTerbakar Disegel


Dhika Kusuma Winata | Nusantara

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
 ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di desa Tanjung Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (15/8/2019).

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintensifkan penegakan hukum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegakan aturan melalui administrasi hingga ancaman pidana dan perdata terhadap pelaku karhutla disiapkan.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya dalam beberapa pekan terakhir menyegel 16 area perkebunan konsesi yang terbakar. Penyegelan lahan itu dilakukan di area perkebunan dan hutan tanaman industri.

"Dengan melihat kondisi karhutla yang ada saat ini, kami mengambil sikap untuk menegakkan hukum lebih tegas lagi. Kami akan gunakan semua instrumen hukum yang ada, baik pidana maupun perdata. Penyegelan dilakukan untuk menimbulkan efek jera," kata Rasio di Jakarta, kemarin.

Ke-16 area konsesi terbakar yang disegel tersebut tersebar di sejumlah provinsi, antara lain di Riau (2 perusahaan), Jambi (1 perusahaan), dan Kalimantan Tengah (3 perusahaan).

Penyegelan terbanyak dilakukan di Kalimantan Barat, yakni 10 area konsesi, yaitu milik PT MHS, PT UKI, PT DAS, PT JKN, PT SUN, PT PLB, PT SP, PT MSL, PT TAS, dan PT SPAS. Konsesi perusahaan-perusahaan yang terbakar antara lain berada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Ketapang.

Rasio menambahkan tim di lapangan telah memasang papan segel di lahan konsesi perusahaan yang terbakar sehingga perusahaan tidak bisa lagi memanfaatkan lahan untuk aktivitas usaha.

Sejauh ini pihaknya telah memanggil tujuh pemimpin perusahaan yang lahannya disegel untuk dimintai keterangan terkait adanya karhutla di area mereka. Tim di lapangan juga terus memantau indikasi titik api di areal perizinan perkebunan kelapa sawit, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-HA.

Evaluasi

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan upaya pengendalian karhutla yang dijalankan selama empat tahun terakhir akan dievaluasi.

Rencana evaluasi itu diambil setelah Menteri LHK Siti Nurbaya meninjau karhutla di Riau baru-baru ini. Dikatakan, upaya pengendalian ke depan akan lebih difokuskan pada pencegahan, khususnya pembukaan lahan tanpa bakar dan kepatuhan pada konsesi untuk pemulihan dan manajemen air gambut. Penegakan aturan juga akan tetap dikedepankan.

"Setelah kejadian karhutla 2015, memang terlihat keberhasilan pengendalian karena semakin menurun setiap tahun. Namun, tahun ini jumlah titik panas ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu," kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Data KLHK menunjukkan, sepanjang 2019 terjadi peningkatan intensitas karhutla di beberapa provinsi rawan, seperti Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jumlah titik panas menunjukkan peningkatan 54% sepanjang semester I 2019 jika dibandingkan dengan di 2018. (X-6)

BERITA TERKAIT