16 August 2019, 13:10 WIB

Kejar Target 35 Ribu Megawatt


ur Aivanni | HUT RI

ANTARA /RIVAN AWAL LINGGA
 ANTARA /RIVAN AWAL LINGGA
Petugas melakukan pengecekan valve pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, beberapa waktu lalu.

PEMERINTAH tetap pada target pembangunan pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt (Mw) sesuai dengan kebutuhan, baik dunia usaha maupun masyarakat. Untuk mempercepat pengerjaannya, proyek 35 ribu Mw tersebut terdiri atas 25 ribu Mw milik independet power producer (IPP) dan 10 ribu Mw yang dibangun PLN.

"Kita terus minta program 35 ribu Mw tetap jalan. Namun, kecepatannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Yang penting masyarakat bisa mendapat layanan listrik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, beberapa waktu lalu.

Ia kembali menyampaikan, pengerjaan target 35 ribu Mw sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas pembangkit itu akan selesai sampai 2026. Meski demikian, capaian target itu masih bergantung pada sejumlah faktor.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi. Naik-turunnya laju pertumbuhan ekonomi akan sangat berpengaruh pada besarnya permintaan tambahan tenaga listrik.

Hingga akhir 2018, realisasi program 35 ribu Mw yang dicanangkan pada Mei 2015 itu baru mencapai 2.899 Mw atau sekitar 8%.

Kementerian ESDM mengakui pembangunan pembangkit listrik membutuhkan banyak waktu. Untuk tahun ini, Jonan menargetkan sekitar 2.500-3.000 Mw pembangkit listrik bisa selesai. Salah satu pembangkit listrik yang akan rampung akhir 2019, yakni PLTU Cilacap Ekspansi 1x1.000 Mw.

Selain itu, ada juga pembangkit listik di daerah Jawa VII dan PLTU Lontar. Kedua pembangkit listik itu ditargetkan rampung pada 2019.

Faktor pertumbuhan ekonomi

Saat rapat kerja dengan DPR, Wakil Menteri ESDM Arcandara Tahar mengakui penyelesaian target 35 ribu Mw yang harusnya rampung pada 2019 ini tak tercapai. Pasalnya, proyek listrik bisa mencapai 35 ribu Mw bisa berjalan sesuai rencana dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 7%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan juga akan meningkatkan permintaan akan kebutuhan listrik baik untuk rumah tangga maupun industri.

Namun, dalam perjalannya di akhir 2018, ekonomi Indonesia tumbuh di level 5,17%, meleset dari target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2018 di level 5,4%.

Meski demikian, Arcandra memastikan proyek itu tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Atas kondisi tersebut, Kementerian ESDM dan PT PLN Persero menargetkan di tahun ini kemungkinan besar pemerintah baru merealisasikan target 19 ribu Mw hingga 20 ribu Mw saja.

"Melihat ekonomi kita yang tumbuh 5% dan mempertimbangkan reserve margin yang ditargetkan sekitar 30%. PLN dan KESDM akhirnya sampai 2019 kemungkinan besar 19 ribu Mw-20 ribu Mw," ujarnya.

Dengan capaian 20 ribu Mw itu artinya hanya bisa capai 57% dari target.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Abumanan menambahkan, program 5.000 Mw dari 10 ribu Mw milik PLN sudah masuk kontrak. Adapun pembangkit yang dimiliki PLN di Jawa sudah terselesaikan semua kontraknya.

Untuk pembangkit milik IPP dengan skala besar, kata Djoko, mulai masuk pada September 2019 mendatang, seperti PLTU Jawa 8 Cilacap dan Jawa 7 Bojonegoro.

Pembangunan pembangkit tersebut, ucapnya, diharapkan mampu menopang konsumsi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menyiapkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.

 

Nadi usaha

Meski masih jauh dari target, capaian yang ada saat ini, kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, sudah memunculkan optimisme para pengusaha. Tambahan pasokan tersebut, terutama buat daerah-daerah terpencil, akan sangat mendukung para pelaku usaha.

"Kami menyambut baik karena apa yang dilakukan ini merupakan bagian yang sudah lama kita tunggu," katanya.

Selain penambahan pasokan listrik, Roy pun meminta PLN untuk bisa lebih baik lagi dalam mengelola penyaluran pasokan listrik tersebut. Tak kalah pentingnya, ia juga meminta kepada PLN untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh PLN.

Pasokan listrik, kata dia, sebagai urat nadi dunia usaha sehingga harus dikelola dengan baik. Jika tidak demikian, Roy menyampaikan itu akan merugikan dunia usaha.

Ia mengutarakan bahwa 40% hingga 45% dari biaya yang dikeluarkan pelaku usaha ialah untuk membayar biaya listrik. Maka itu, ketahanan energi, dalam hal ini pasokan listrik, sangat penting diwujudkan.

"Dari segi biaya, biaya listrik ini paling besar di komposisi biaya produksi. Tapi pengusaha bersedia membayar 40%-45% dari biaya produksi hanya untuk listrik mengingat betapa vitalnya listrik dalam usaha mereka," tegasnya.

Tak hanya dari sisi dunia usaha, Roy menyampaikan bahwa ketahanan energi juga akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin bertambah pula kebutuhan listrik di kemudian hari.

"Karena populasi bertambah, akan ada rumah tangga baru, rumah-rumah baru, kebutuhan listrik pun akan bertambah. Itu perlu dipikirkan peningkatan konsumsi listrik yang perlu diawasi oleh satu instrumen, yaitu dewan ketahanan listrik," ujarnya. (E-2)

BERITA TERKAIT