16 August 2019, 10:25 WIB

Jokowi Puji Keberhasilan Mahkaman Agung Kurangi Jumlah Perkara


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

Antara/Sigid Kurniawan
 Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi sejumlah langkah inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) dalam pembangunan hukum. MA telah   berupaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

"Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat untuk mencari keadilan," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendukung upaya MA untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar semakin mengakar. Saat ini, terangnya, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan.

"Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran. Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Jokowi, MA kini sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi.

"Semua langkah inovasi ini harus kita apresiasi," ucapnya.

Selain itu, ucap Jokowi, perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan oleh MA. Hingga akhir 2018 lalu, terang dia, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air. Juga, ada tambahan 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA," tegas Jokowi.

MA, dikatakannya, juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen perkara. (OL-09)

BERITA TERKAIT