16 August 2019, 09:25 WIB

Air Untuk Kedaulatan Bangsa, Pengabdian 52 Tahun Jasa Tirta II


MI | HUT RI

Dok. Jasa Tirta II
 Dok. Jasa Tirta II
Morning Glory. Bendungan Ir. H. Djuanda. mulai dibangun 1957.

TAHUN 1957 Presiden Indonesia Ir. Soekarno mengambil langkah besar dengan membangun bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jatiluhur, Purwakarta, yang kemudian dinamai Bendungan Ir. H. Djuanda.

Gagasan monumental ini menandai spirit Indonesia dalam menyiapkan infrastruktur pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk penyediaan, keamanan dan kedaulatan pangan dan energi sebagai negara baru yang memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pembangunan PLTA sebagai bagian dari bendungan multiguna ini sekaligus memberi kekuatan awal penyediaan energi listrik bagi penyediaan, pengamanan SDA dan kedaulatan energi nasional.

Peristiwa bersejarah pembangunan waduk dan PLTA yang hingga saat ini masih menjadi waduk terbesar di Asia Tenggara terus menginspirasi Jasa Tirta II. Kini 52 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Agustus 1967 didirikanlah Perusahaan Negara Jatiluhur yang berganti nama menjadi Perum Jasa Tirta II.
Sejumlah langkah, pengelolaan dan pelayanan SDA oleh pemerintah dimulai melalui badan usaha milik negara (BUMN) terus dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2010, Jasa Tirta II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan di 2 wilayah sungai (WS), yaitu WS
Citarum di Provinsi Jawa Barat dan WS. Ciliwung Cisadane di wilayah Provinsi DKI. Jakarta.

Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Wilayah Sungai saat ini terdapat 128 wilayah sungai (WS) di Indonesia. Pengabdian 52 Tahun jasa Tirta II tercatat dalam berbagai bentuk, antara lain pengelolaan air dimana 90 persen air Waduk Ir. H. Djuanda digunakan untuk mengairi kawasan pertanian di Jawa Barat seluas lebih dari 240.000 hektar yang merupakan salah satu lumbung padi nasional.

Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 290 km dari sumber Mata Air Situ Cisanti di Pangalengan Kabupaten Bandung dan bermuara di Laut Jawa Kabupaten Bekasi dengan daerah aliran sungai (DAS) seluas 4.500 km2, telah menghidupkan kawasan pertanian dengan rata-rata panen 5,5 ton perhektar, dua musim tanam dan panen pertahun, dengan rata-rata produksi padi 3,1 juta ton pertahun. Bila dimonetisasi, sumbangsih Jasa Tirta II mencapai triliunan rupiah pertahun. Ini merupakan benefit terbesar Jasa Tirta II sebagai BUMN bagi pengamanan pangan dan energi di Indonesia.

Jasa Tirta II juga melaksanakan tugas strategis untuk memenuhi kebutuhan 80% air baku DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Sedangkan untuk kebutuhan kawasan Bekasi, Karawang, Subang, dan Purwakarta tercukupi 100%. Nilai manfaat yang berhasil dilaksanakan tidak lepas dari The Triple Bottom Lines, yaitu People, Planet & Profit. Kontribusi kesinambungan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri, konservasi, setoran pajak mapun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atas pengusahaan SDA dan deviden dari profit yang dihasilkan.

Program pemberdayaan masyarakat dan bina lingkungan (PKBL) menjadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja perusahaan yang berfokus pada pengembangan bidang perikanan, peternakan, perdagangan, pendidikan, dan lingkungan. Upaya lain adalah edukasi untuk pembentukan
budaya bersih sungai dengan gerakan menjadikan sungai sebagai halaman depan.

Jasa Tirta II terus melaksanakan pengelolaan dengan berbagai program. Pelaksanaan konservasi dengan penanaman pohon di hulu, pencegahan pencemaran sungai melalui pemanfaatan energi baru terbarukan biogas dengan pemberdayaan masyarakat, penataan bekas sungai atau oxbow lake. Sepanjang semester 1 2019, telah dilakukan program konservasi dan optimalisasi pengelolaan air dengan pembersihan sumber air mulai dari Situ Cisanti, pembersihan bendungan dan waduk, pembersihan bendung dan saluran sepanjang Sungai Citarum dan WS Citarum, dan antisipasi kekeringan melalui proses pengaturan air untuk pertanian, industri, dan air minum. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari operasi dan pemeliharaan serta menyukseskan Citarum Harum. Pengembangan zonasi destinasi eco-tourism, wisata air, renovasi hotel, bungalow dan resto, serta pelaksanaan eventevent wisata, termasuk The 1st Jatiluhur Stand Up Paddle & Kayak Festival, dayung dan perahu naga, dilanjutkan dengan event Jatiluhur 10K Fun Run, dan The 1st Jatiluhur Jazz Festival.


Penguatan Kelembagaan Jasa Tirta II

Di tengah syukuran peringatan 74 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, saat ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat tengah menyelesaikan Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air (SDA). Terbitnya UU SDA akan menjadi sejarah besar dan lompatan jauh kedepan.

UU ini sangat strategis sebagai pengamalan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Disinilah peran Jasa Tirta II sebagai badan usaha milik negara (BUMN) menjadi strategis untuk diperkuat secara kelembagaan dengan dukungan regulasi yang lebih sesuai untuk pengelolaan
dan pengusahaan SDA bagi ketahanan pangan dan energi nasional secara terintegrasi. Kelahiran UU Sumber Daya Air ini juga akan memperkuat hasil pembangunan pemerintah selama lima tahun terakhir dalam optimalisasi aset-aset atau harta milik negara (HMN) dan pengelolaan bendunganbendungan di Indonesia.

Tantangan pengelolaan SDA ke depan semakin berat. Laporan United Nation Water (UN Water) Tahun 2019 mencatat permasalahan terkait dengan air berdampak besar terhadap kehidupan manusia.

Air bukan hanya menjadi berkah tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik, akibat ketidak seimbangan dan kelangkaan suplai air bersih dan sanitasi, kekeringan, maupun banjir. Data terkait proyeksi pertumbuhan penduduk menunjukan, pada tahun 2045 yang merupakan momen 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan terjadi puncak pertumbuhan penduduk. Hal ini memerlukan SDA yang cukup baik dari air laut maupun air tawar dan akan menempatkan pentingnya pengelolaan SDA berkelanjutan oleh BUMN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ketahanan pangan dan energi.

Sebagai bentuk aktif kontribusi positif terhadap upaya menciptakan kedaulatan pangan dan energi bangsa, Jasa Tirta II dalam pembinaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan sejumlah prakarsa.

Misalnya bersama-sama dengan perwakilan dan para ahli dari Bappenas, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pengusaha sistem penyediaan air minum (SPAM) internasional dan pihak swasta, melalui focus group discussion (FGD) telah menghasilkan beberapa pemikiran untuk penguatan kelembagaan Jasa Tirta II. Penguatan itu antara lain perlunya pengelolaan SDA nasional berkelanjutan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) dan peran BUMN sebagai agen pencipta nilai (value creation) dan agen pembangunan.

Secara internal, Jasa Tirta II terus bertransformasi dalam aspek People atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berorientasi pelayanan, kewirausahaan, dan keunggulan sebagai Human Capital. Penataan proses bisnis dan pengembangan bisnis baru perusahaan (antara lain energi baru dan terbarukan, pariwisata,
pendayagunaan lahan, air baku dan air bersih) juga dilanjutkan. Pemutakhiran Information & Communication Technology (ICT) menjadi bagian strategis dari transformasi khususnya sistem informasi sumber daya air (SISDA).

Pelaksanaan optimalisasi aset negara dan harta milik negara (HMN), serta perluasan wilayah usaha perusahaan dari yang 2 WS menjadi beberapa WS baru terus di sinergikan dengan kajian rancangan peraturan pemerintah (RPP), untuk mengoptimalkan fungsi wilayah sungai melalui sistem pengelolaan dan pengusahaan sehingga dapat mendukung pembangunan kota-kota baru.

Pengambangan model bisnis perusahaan dapat terlaksana apabila ada pemberian perluasan kewenangan pengusahaan SDA, penyerahan bendungan dan waduk, pembangunan dan operasi PLTA serta aset lain di sepanjang wilayah sungai dalam pengelolaan Jasa Tirta II. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas lahan, sungai dan wilayah sungai sebagai dasar hukum optimalisasi aset negara perlu diberikan. Selain itu peningkatan permodalan dengan penambahan aset berupa setoran modal negara maupun penyerahan atau pemisahan aset negara kepada Jasa Tirta II.

Secara khusus dukungan pemerintah diperlukan melalui perbaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jasa Tirta II. Dalam FGD dengan tema Peningkatan Kapasitas Korporasi dan Dukungan Regulasi dalam Perluasan Wilayah Pengelolaan dan Pengusahaan SDA Nasional serta Optimalisasi Aset Negara di Jakarta pada 27 Mei 2019, juga muncul pemikiran bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada awa  pendirian Perusahaan Negara Jatiluhur dengan pemberian kewenangan pengelolaan dan pengusahaan SDA, serta pemberian PLTA dan pengusahaannya kepada BUMN, merupakan model pengelolaan dan pengusahaan SDA wilayah sungai (WS) yang sangat tepat untuk mencapai ketahanan pangan dan energi nasional.

Saat satu wilayah sungai (WS) dikelola oleh satu manajemen, potensi mengurangi ketimpangan distribusi air dari hulu sampai ke petani. Sehingga potensi kekeringan dapat dimitigasi lebih baik karena tidak hanya mementingkan air untuk PLTA yang bersifat komersial yang selama ini dikelola atau dilakukan oleh pihak lain, tapi jauh lebih penting lagi untuk menyuplai air bagi kebutuhan pengairan dan pangan. Model pengelolaan SDA dengan konsep one river one management tersebut dapat meningkatkan kinerja operasi, pemeliharaan, pengusahaan SDA, mitigasi kekeringan dan keseimbangan dengan kebutuhan konservasi.

Hal ini fundamental untuk ketahanan pangan dan energi bangsa. Sehingga pemanfaatan air untuk PLTA, pertanian, serta industri dalam satu sungai dikelola oleh Jasa Tirta II sebagai wujud bahwa air dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kedaulatan bangsa. (Gss/S-3)

BERITA TERKAIT