16 August 2019, 01:20 WIB

Polemik Jatah Menteri PDIP


Adi Prayitno Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter PolitikĀ  | Opini

MI/Duta
 MI/Duta
Ilustrasi

PIDATO Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDIP V di Bali, pekan lalu, soal jatah menteri PDIP memantik polemik. Pasalnya, komitmen politik koalisi pengusung Jokowi tanpa syarat apa pun. 

Koalisi hanya didasarkan pada narasi nilai luhur politik kebangsaan. Bagi-bagi kekuasaan (power sharing) sebatas bonus politik, tapi bukan tujuan utama. Setidaknya kesan itulah yang tampak mengemuka di panggung depan wajah koalisi Jokowi selama ini.

Beragam tafsir bermunculan merespons permintaan jatah lebih menteri PDIP. Pertama, Jokowi masih dianggap 'petugas partai'. Posisinya tersubordinasi oligarki politik PDIP. 

Padahal, sebagai presiden terpilih Jokowi merupakan veto player yang memiliki hak prerogatif menentukan postur kabinet kerja tanpa intervensi siapa pun. Jokowi ialah mandataris rakyat, bukan milik partai politik (parpol)tertentu.

Pada saat bersamaan, parpol pengusung lain menerima apa pun keputusan Jokowi nantinya. NasDem, misalnya, tak ingin membebani Jokowi dalam menentukan komposisi kabinet. Sejak awal, dukungan yang diberikan tanpa pamrih. Begitupun Golkar, PKB, dan PPP mengaku pasrah dengan wewenang penuh Jokowi. Empat parpol ini memosisikan Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat, bukan sebagai petugas partai.

Secara normatif, presiden merupakan lakon utama yang bisa memilih menteri sesuai kriteria ideal. Presiden menjelma sebagai subjek independen yang otoritatif memutus semua perkara politik tanpa pressure pihak mana pun. Sementara itu, dominasi parpol dalam menyusun komposisi kabinet hanya mungkin terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. 

Studi Scott Mainwaring (1993) mengintrodusir satu temuan menarik bahwa stabilitas demokrasi dalam sistem presidensial sangat terkait dengan sistem kepartaian dan interaksi antarparpol. Kasus di Indonesia yang menganut sistem multipartai memungkinkan presiden tak mungkin tergantung pada satu partai politik saja. Apalagi melihat kecenderungan saat ini hampir semua partai politik yang kalah ingin merapat ke penguasa.

Dengan kata lain dapat dikatakan Jokowi harus bisa mengamputasi mata rantai ketergantungan terhadap PDIP karena Jokowi sudah menjadi 'milik bersama' parpol pengusung. Keputusan akhir Jokowi memilih menteri harus memperhatikan kecenderungan mayoritas suara koalisi tanpa merasa inferior terhadap salah satu parpol tertentu. Hilang satu tumbuh seribu dukungan.

Kedua, permintaan jatah menteri lebih dinilai sebagai sikap superior PDIP terhadap Jokowi dan parpol pendukung lain. Konotasi politiknya jelas bahwa PDIP merasa memiliki saham terbesar dalam memenangkan Jokowi sebagai presiden. Satu sikap politik yang dirasa kurang elegan karena basis koalisi Jokowi dibangun atas dasar egalitarianisme. Sama rata sama rasa, tanpa ada yang mengklaim paling berjasa.

Sekilas tampak wajar sikap superior itu ditunjukkan ke publik. Apalagi PDIP memenangi pemilu legislatif dua kali secara beruntun sejak 2014 lalu. Problemnya di tengah suasana batin koalisi yang bergejolak, sikap superior justru memperkeruh keadaan. 

Dalam konteks inilah menjadi penting merawat soliditas koalisi Jokowi demi mengawal pemerintahan periode mendatang. Jangan hanya karena orang ketiga, yakni Gerindra, tautan hati koalisi yang sudah lama terkonsolidasi bubar jalan atau terjadi gejolak politik berlebihan yang sukar dikendalikan.

Ujian soliditas koalisi
Suhu politik periode kedua Jokowi sangat berbeda dengan sebelumnya. Friksi yang sedang terjadi ujian nyata bagi soliditas koalisi. Ego sektoral antarpartai politik pendukung yang selama ini bisa diredam, kini potensial mencuat ke permukaan seiring tajamnya perbedaan sikap politik. Munculnya 'mazhab Gondangdia' harus dimaknai sebagai bentuk protes terhadap 'mazhab Teuku Umar' yang membuka pintu lebar bagi Gerindra masuk Koalisi Indonesia Kerja. 

Itu artinya tak ada jaminan apa pun soal soliditas koalisi Jokowi. Chemistry politik yang sudah terbangun perlahan memudar. Dua mazhab belum menemukan titik terang bagaimana sebaiknya menyikapi Gerindra yang kian santer diajak merapat ke Jokowi. Situasi makin tak menentu setelah Megawati terkesan ingin ‘mengunci’ jatah menteri lebih di kabinet Jokowi. Kondisi politik yang awalnya landai, kini kembali berdenyut kencang.

Faktor lain yang bisa memantik insoliditas koalisi karena Jokowi tak mungkin lagi maju Pilpres 2024. Kemungkinan akan terjadi 'perang saudara' antarpendukung terbuka lebar. Semua pihak akan mengapitalisasi kemungkinan celah menyusun batu bata politik menuju konsolidasi lima tahun mendatang. Fenomena itu patut diwaspadai karena bisa menghambat kinerja Jokowi.

Oleh karena itu, sebagai presiden pilihan langsung rakyat, Jokowi mesti lihai memosisikan diri di tengah gejolak politik internal. Sikap arif bijaksana Jokowi dalam memutus persoalan sensitif sangat menentukan kondusivitas politik ke depan. Salah menentukan sikap politik, garansinya tentu stabilitas politik yang tak menentu.

Menjadi presiden yang orisinal ialah keniscayaan. Jokowi tak perlu khawatir soal dukungan parlemen. Toh, mazhab Gondangdia memberikan jaminan dukungan hingga masa akhir pemerintahan. Jokowi tak perlu lagi merasa sebagai petugas partai. Sudah saatnya melepaskan diri dari bayang-bayang subordinasi parpol. Pemilih Jokowi mayoritas rakyat Indonesia, bukan parpol tertentu.

Saat ini energi Jokowi mesti difokuskan menjaring calon menteri yang mampu menerjemahkan semua janji politiknya. Selain kapasitas dan kompetensi, salah satu syarat yang layak dipertimbangkan unsur loyalitas kepada presiden. Sederhananya, menteri harus siap menghibahkan hidup matinya membantu Jokowi membangun Indonesia maju.

Jokowi tak perlu risau dengan manuver sejumlah kalangan soal jatah kursi. Konsentrasi utama saat ini mencari calon menteri yang memiliki irisan hati seirama, bukan menteri yang justru menjadi benalu dalam pemerintahan. Idealnya Jokowi membentuk kabinet ahli, baik dari kalangan profesional murni maupun parpol. Membandingkan keduanya memang sudah tak relevan sebab banyak kader parpol yang kinerjanya moncer. 

Tentu bukan perkara mudah menuntaskan semua janji politik Jokowi, terutama membangun kualitas SDM dan realisasi tiga kartu sakti. Butuh menteri revolusioner, berpikir dan bertindak out of the box, serta pantang menyerah demi kemajuan bangsa. Sekali lagi, Jokowi harus menjadi presiden orisinil pilihan rakyat, bukan petugas parpol. Jokowi ialah simbol kepala negara yang harus dijaga marwah politiknya. 

Periode kedua Jokowi merupakan pertaruhan reputasi. Jokowi punya segalanya untuk membuktikan visi pembangunan politiknya, mulai dukungan parpol yang melimpah hingga dukungan mayoritas parlemen. Jadi, tak ada hambatan apa pun bagi Jokowi untuk mewujudkan semua ambisi politiknya membangun Indonesia maju, adil, dan makmur. 


 

BERITA TERKAIT