15 August 2019, 13:42 WIB

Soal Ikrar Eks DI/ TII, Masyarakat Diminta Berpikir Positif


Antara | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Menko Polhukam Wiranto (kanan) saat menyaksikan ukrai setia Kelaurga Besar Harokah Islam Indonesia, Rabu (14/8).

TENAGA Ahli Kemenko Polhukam,  Sri Yunanto mengajak masyarakat untuk berpandangan positif terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, bangsa ini bisa akan maju ke depan kalau masyarakatnya positive thinking.

"Sekarang kita harus berpikir bahwa ini masalah kenegaraan,  jadi jangan berpikir terlalu politis. Semua harus berpikir bahwa ini soal kelompok radikal, ini soal negara bukan soal politis," kata Sri Yunanto di Jakarta, Kamis (15/8).

Pernyataan tersebut diutarakan menanggapi berbagai kritik terkait kegiatan ikrar setia pada Pancasila,  Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang dilakukan oleh Keluarga Besar Harokah Islam Indonesia,  eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan eks Negara Islam Indonesia (NKRI)  di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (14/8). Ada 14 perwakilan yang menyatakan setia kepada Pancasila dan NKRI yang disaksikan oleh Menko Polhukam Wiranto beserta jajaran kementerian dan lembaga terkait.  

"Kami minta para politisi ketika berkomentar perlihatkan kenegaraannya," kata Sri.

Selain itu,  lanjutnya, memperkuat nasionalisme itu menjadi tugas dan fungsi  Kemenko Polhukam, sedangkan masalah soal kabinet itu urusan Presiden karena itu adalah hak prerogatif Presiden.

Baca juga: Eks DI/TII Berikrar Setia kepada NKRI

"Jadi tugas Menko Polhukam itu fokus mempersatukan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, dengan cara menerima kelompok-kelompok yang dulunya tidak bersama NKRI kini bersama NKRI. Makanya di sini ada desk namanya Wawasan Kebangsaan," kata Sri Yunanto.

Ia mengatakan, ikrar yang dilakukan kelompok tersebut sebenarnya merupakan upaya dari Kemenko Polhukam dan beberapa kementerian serta lembaga terkait yang dilaksanakan cukup lama. Namun karena ikrar merupakan janji yang mereka buat sehingga tidak bisa dipaksakan.

"Ini (ikrar)  berangkatnya dari mereka sendiri karena yang namanya ikrar tidak bisa dipaksakan, yang namanya kesadaran itu hidayah dari Allah. Untuk mencapai kesadaran itu sudah melakukan upaya yang lama sekali dan tidak hanya Kemenko Polhukam saja karena ini adalah upaya yang terintegrasi dari semua rekan-rekan yang bergerak di situ seperti Polri,  BIN, dan TNI, mereka melihat,  memantau dan membina," katanya.

Yunanto juga mengajak seluruh pihak yang sebelumnya ingin mengganti Pancasila atau meragukan NKRI untuk berikrar bersama.  Dikatakan Kemenko Polhukam membuka diri kepada siapa saja, organisasi mana saja, dari ideologi apa saja yang merasa selama ini jauh dari Pancasila untuk kembali kepada NKRI.

"Termasuk misalnya yang kemarin yang dibubarkan, eks HTI. Silahkan datang dan berdialog dengan kami di Kemenko Polhukam," kata Sri Yunanto. (Ant/A-3)

BERITA TERKAIT