15 August 2019, 13:00 WIB

YLKI Nilai Perluasan Ganjil Genap Hanya Setengah Hati


Rifaldi Putra Irianto | Megapolitan

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
 MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Rambu informasi perluasan ganjil genap Tomang-Slipi mulai terpasang di Simpang Tomang, Jakarta Barat.

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan perluasan sistem ganjil genap yang baru saja dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI jakarta tidak akan efektif menekan kemacetan dan polusi di Jakarta.

Ia menilai Pemprov DKI melakukan kebijakan perluasan sistem ganjil-genap secara setengah hati, di tengah tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara Ibu Kota.

"Penerapannya hanya setengah hati, Pengecualian sepeda motor yang tidak terkena ganjil genap akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor," kata Tulus dalam pesan singkat, Kamis (15/8).

Menurutnya, jika kemudian migrasi para pengguna roda empat menjadi menggunakan sepeda motor terjadi akan mengakibatkan polusi Jakarta kian pekat.

"Menurut data KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel), sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara yakni dari 19.165 ton polutan/hari di Jakarta sebesar 44,53% bersumber dari sepeda motor, mobil sebesar 16,11%, bus sebesar 21,43%, truk sebesar 17,7%, dan bajaj sebesar 0,23%. Peralihan pengguna (kendaraan roda empat) ke sepeda motor akan mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat," jelasnya.

Baca juga: Kamis Pagi, Kualitas Udara Jakarta tidak Sehat

Selain itu, Tulus juga menyebutkan wacana pengecualian taksi daring dalam sistem ganjil-genap akan mengakibatkan pengguna kendadaan roda empat berpindah ke taksi daring.

"Wacana pengecualian taksi online juga merupakan langkah mundur, bahkan merupakan bentuk inkonsistensi. Pengecualian ini akan memicu masyarakat berpindah ke taksi online dan upaya mendorong masyarakat berpindah ke angkutan masal seperti Trans-Jakarta, MRT, dan Commuter Line, akan gagal," sebutnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah harus mulai mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk mulai menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan.

"Sudah sangat pantas jika Jakarta melarang penggunaan BBM jenis bensin premium bahkan pertalite. Dan mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan BBM standar Euro 4, Sebab hanya dengan BBM standar Euro 4, kualitas udara di Jakarta bisa diselamatkan," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT