16 August 2019, 04:20 WIB

Menaker Ingin Serikat Pekerja Turut Serta Investasi SDM


Golda Eksa | HUT RI

ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
 ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
Peserta menyelesaikan rancangan panel instalasi listrik domestik saat mengikuti pelatihan instalasi penerangan listrik.

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mendorong seluruh stakeholder ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk investasi SDM. Upaya penciptaan SDM kompeten dalam jumlah besar pun membutuhkan partisipasi seluruh pihak.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat bertemu dengan Workers Institute of Technology (WIT) dan UNI Malaysia Labour Centre (UNI-MLC) dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia di Kuala Lumpur.

"Kita ingin mendorong UNI-MLC bisa ikut memberikan pemahaman kepada teman-teman serikat buruh di Indonesia tentang pentingnya semacam sekolah yang ada di bawah serikat pekerja," kata Menteri Hanif.

Menaker menyatakan, saat ini Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.

Menaker menilai, jumlah tersebut masih sangat kurang. Meskipun secara keseluruhan, jumlah BLK yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru sekitar 305 BLK.

Bahkan, jika ditambahkan dengan training center industri dan LPK swasta, kapasitas pelatihan pun masih kurang. "Tentu ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak," jelas Menaker.

Menaker berharap, SP/SB di Indonesia dapat mencontoh UNI-MLC. Di mana mereka juga terlibat dalam pembangunan SDM. "Di Indonesia sejauh yang saya tahu, tidak ada," terangnya.

Pertemuan Menaker dengan WIT dan UNI-MLC dalam rangka sharing informasi terkait keterlibatan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Malaysia.

Selain itu juga dilakukan sharing informasi pembentukan WIT di Malaysia, meliputi kelembagaan dan tata kelola; sumber pendanaan. Keterlibatan dan share responsibilities antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam WIT.

Pertemuan ini juga merupakan upaya penjajakan potensi kerja sama program dan sharing best experiences dalam rangka peningkatan program dan kurikulum di BLK dan Politeknik Ketenagakerjaan milik Kemnaker.

"Kami berharap kedepan juga ada pertukaran pelajar/instruktur BLK dan Politeknik Kemnaker serta pembentukan sandwich programme bekerja sama dengan Politeknik Ketenagakerjaan.”

Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono; Kepala Biro KLN Kemnaker, Indah Anggoro Putri; Kepala BNSP, Kunjung Masehat; Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto; dan Tim Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN).

 

Desmigratif

Di sisi lainm, sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif) sejak 2016. Hingga 2019, sebanyak 402 Desmigratif telah terbangun.

"Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan perlindungan kepada Calon PMI ataupun PMI dan anggota keluarganya, yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antarkementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar, dalam acara Forum Bakohumas Kemnaker.

Khairul menjelaskan, Desmigratif adalah upaya melindungi pekerja migran dan keluarganya sejak dari desa. Program ini menuntut peran aktif hingga satuan unit pemerintahan terkecil, yakni pemerintah desa, dalam menyediakan layanan informasi, memberdayakan potensi desa, mengelola koperasi desa, hingga pendidikan anak-anak pekerja migran.

Ia pun mengajak seluruh pihak, baik lintas kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk memberikan perhatian lebih terhadap program tersebut.

"Sudah saatnya kita bersama-sama bersinergi, berinteraksi melihat (Desmigratif) ini sebagai program bersama," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan, program Desmigratif memiliki manfaat besar bagi pekerja migran dan keluarganya. Sayangnya, program Desmigratif belum cukup dikenal masyarakat.

Untuk itu, ia meminta lintas pemerintahan, baik di pusat dan daerah, maupun masyarakat umum, untuk turut serta mendesimenasikan Desmigratif.

"Sehingga daerah-daerah lain yang cukup banyak pekerja migrannya dapat mencontoh dan pada akhirnya perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan," kata Niken.

Melalui program Desmigratif, ia menilai permasalahan tersebut dapat diminimalisasi karena program Desmigratif menyasar langsung desa kantong pekerja migran.

"Sebelum calon pekerja migran berangkat, mereka perlu sekali mengetahui aturan-aturan agar mereka tidak tertipu calo sehingga mereka tidak telantar," terang Niken.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, menambahkan, program Desmigratif memiliki 4 pilar. Salah satunya layanan migrasi yang mencakup layanan informasi pasar kerja luar negeri, tata cara migrasi, pelatihan, hingga informasi perwakilan RI di luar negeri. (P-1)

BERITA TERKAIT